Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tingginya Kasus Anak Terlibat Hukum, DPRD Kalbar Serukan Perhatian Semua Pihak

F
Penulis: Fahrozi PP❯
H Subhan Nur Anggota DPRD Kalbar
H Subhan Nur Anggota DPRD Kalbar

PONTIANAK POST - Anggota DPRD Kalimantan Barat Dapil Sambas, H Subhan Nur
merasa khawatir terhadap tingginya anak bawah umur terlibat kejahatan, baik sebagai korban maupun pelaku. Diharapkan, kondisi ini menjadi perhatian semua pihak, baik Pemerintah Kabupaten, Aparat Penegak Hukum, serta instansi terkait lainnya.


Advertisement

“Kami mengajak mari, bersama-sama mengevaluasi kinerja masing-masing. Pemerintah Kabupaten Sambas terutama melalui jajaran terkaitnya, kemudian APH, dan pihak lainnya. Harus ada perubahan yang dilakukan oleh pemimpin pemimpin di Sambas menyikapi banyaknya anak dibawah umur terlibat kejahatan, baik itu pencabulan, perkelahian, judi online, prostitusi, bullying atau perundungan, termasuk kasus lainnya,” kata H Subhan Nur, politisi Nasdem ini.

Menurutnya, apa yang disampaikan terhadap program program yang dilaksanakan, jangan hanya bersifat lips service atau omong belaka, terutama itu berkaitan dengan program pembangunan generasi penerus. Namun yang diperlukan adalah aksi nyata.

“Saya melihat sudah cukupparah, diperlukan perubahan pemikiran oleh pemimpin-pemimpin yang merasa pemimpin di Kabupaten Sambas, ini saya sampaikan sebagai kritik untuk membangun Kabupaten Sambas, jadi pencapaian dan program pembangunan jangan hanya lips service, pemimpin harus bisa memaksimalkan anak buah yang dipimpin, berikan dan penuhi haknya, kemudian tuntut agar bisa lakukan tanggung jawab dengan sebaik baiknya,” katanya.

Advertisement

Pemerintah Kabupaten Sambas harus mendorong semua pihak di wilayahnya,
untuk meningkatkan penguatan religi, dengan berbagai kegiatan.
Kemudian memberikan dukungan kepada masyarakatnya, yang berkegiatan
keagamaan.(fah)

Advertisement

Artikel Terkait

Menakar Moralitas Birokrasi: Menolak Normalisasi Korupsi di Tengah Tekanan Rupiah

Menakar Moralitas Birokrasi: Menolak Normalisasi Korupsi di Tengah Tekanan Rupiah

Kasus korupsi pengadaan motor listrik Badan Gizi Nasional cermin pelemahan sosial rupiah akibat penyalahgunaan kekuasaan

Etika Dokter dan Tenaga Kesehatan Di Media Sosial

Etika Dokter dan Tenaga Kesehatan Di Media Sosial

Keluhan pasien di media sosial adalah hak yang dilindungi hukum. Nakes diminta mengedepankan empati dan profesionalisme.

Sekda Kalbar Tekankan Budaya Hukum dan Integritas untuk Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sekda Kalbar Tekankan Budaya Hukum dan Integritas untuk Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sekda Kalbar Harisson tekankan budaya hukum dan integritas sebagai kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer