
PONTIANAK POST – Cuaca panas yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Sambas patut diwaspadai sebagai potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebaran titik api atau hotspot telah mulai terdeteksi dalam beberapa hari terakhir.
Per 23 Mei 2025 pukul 00.00 hingga 23.00 WIB, BMKG mencatat dua titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah di wilayah Kabupaten Sambas. Deteksi ini dilakukan menggunakan sensor VIIRS dan MODIS yang terpasang pada satelit polar seperti NOAA20, SNPP, TERRA, dan AQUA. Satelit-satelit ini mampu menangkap anomali suhu yang mengindikasikan potensi kebakaran, baik pada siang maupun malam hari. Namun, area yang tertutup awan tidak dapat terpantau secara optimal.
Sebaran titik api kembali terpantau pada 24 Mei 2025, masih di beberapa wilayah Sambas, dengan kategori kepercayaan rendah. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yakob Pujana, yang juga Ketua Badan Pemadam Kebakaran Swasta Sambas, mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak perusahaan, agar meningkatkan kewaspadaan. “Ini harus menjadi perhatian bersama agar kebakaran hutan dan lahan tidak sampai terjadi,” kata Yakob, politisi dari PKB.
Ia menekankan pentingnya antisipasi khusus di wilayah lahan gambut yang sangat rawan terbakar. “Jika api muncul di lahan gambut, akan sangat sulit dipadamkan, terlebih dengan kondisi sumber air yang minim akibat cuaca panas,” ujarnya.
Atensi terhadap potensi karhutla juga menjadi perhatian jajaran Polres Sambas. Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jati melalui Kasi Humas AKP Sadoko menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutla. “Kapolres mengajak semua pihak untuk mencegah agar tidak ada kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sambas,” kata Sadoko.
Imbauan tersebut disebarluaskan melalui media sosial dan media massa lokal, dengan harapan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam sosialisasi itu dijelaskan bahwa karhutla dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik terhadap kesehatan, lingkungan, maupun aktivitas sosial. “Karhutla bisa menyebabkan gangguan pernapasan, menghambat kegiatan belajar mengajar, serta mengacaukan transportasi darat, air, dan udara. Bila dibiarkan, ini akan mengganggu kehidupan masyarakat secara umum dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Masyarakat, pemilik lahan, hingga perusahaan perkebunan diminta untuk menjaga area masing-masing agar kebakaran tidak terjadi. Selain dampak lingkungan dan sosial, pelaku karhutla juga dapat dijerat hukum.
Yakob mengingatkan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan atau lahan dapat dikenakan sanksi pidana. “Ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar menanti siapa pun yang terbukti menyebabkan karhutla,” tegasnya. (fah)



