PONTIANAK POST - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024 menjadi dokumen penting yang difungsikan sebagai alat evaluasi dalam mengukur pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar.
Menurut Abu Bakar, LKPJ Bupati merupakan referensi resmi dalam proses penilaian kinerja, khususnya dalam upaya mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sambas di masa mendatang.
Secara kelembagaan, DPRD Kabupaten Sambas perlu memiliki data pembanding dan bekal analisis dalam menelaah LKPJ Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh Bupati Sambas. Hal ini guna memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif melalui evaluasi menyeluruh terhadap isi dokumen tersebut.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan tersebut, DPRD Sambas melakukan kunjungan koordinasi dan konsultasi ke Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat pada Senin (14/4). Rombongan disambut oleh Analis Kebijakan Ahli Muda, Ahmad Salafuddin, beserta jajaran.
Dalam konsultasi tersebut, DPRD memperoleh berbagai masukan dan saran strategis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sebelumnya. Rekomendasi yang dirumuskan akan digunakan untuk menyempurnakan pembahasan terhadap LKPJ Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024.
Ketua DPRD menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk tanggung jawab kepala daerah atas pelaksanaan tugas selama satu tahun masa jabatan. Proses ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan bersama antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Ia berharap mekanisme pengawasan yang diterapkan mampu membawa hasil positif dan mendorong pencapaian yang telah diraih agar semakin berkembang demi kemajuan Kabupaten Sambas.
“Kami percaya kinerja pemerintah akan terus menunjukkan tren positif dalam pembangunan demi kemajuan Sambas ke depan,” ujarnya optimis. (fah)
Editor : Hanif