PONTIANAK POST - Selain sejumlah aspirasi yang disampaikan perwakilan dari beberapa kecamatan, massa dalam Aksi Damai Rakyat Bersuara juga mengharapkan Arsyad yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dicopot dari jabatannya.
Tuntutan ini juga disampaikan langsung dihadapan Bupati dan Wakil Bupati Sambas, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Arsyad, yang juga datang di Kantor DPRD Kabupaten Sambas.
Koordinator Aksi Rakyat Bersuara, Erwin Saputra menilai, permasalahan tenaga honorer khususnya di Dinas Pendidikan muncul, diduga karena kepala dinas tak sigap dengan kondisi dan keberadaan para tenaga pengajar honorer.
“Kami meyakini, Bupati Sambas sudah menilai kinerja dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa permasalahan muncul, termasuk mengenai nasib tenaga honorer,” kata Erwin.
Pihaknya mencurigai, usulan menjadi P3K paruh waktu atas honorer, bukan menjadi prioritas.
Sementara itu Bupati Sambas Satono mengeaskan bahwa mengenai nasib guru honorer, sebagai kepala daerah, dirinya berharap seluruhnya bisa masuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
"Namun itu semua memerlukan proses. Pemkab Sambas juga sudah bertemu dengan Kemenpan dan RB serta BKN," tegasnya.
"Selama ini, saya juga belum menyampaikan statement berkaitan dengan pemberhentian para honorer dan kalau berhenti harus ada SK, jadi bekerja lah seperti biasa, dan mudah mudahan segera ada jawaban dari pusat melalui kementerian terkait, karena pendataan juga penting dilakukan dalam merealisasikan hal ini," katanya. (fah)
Editor : Hanif