PONTIANAK POST - Warga Muhammadiyah Kabupaten Sambas, memastikan puasa hari pertama pada Ramadan 1447 H/2026 jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Hal ini berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sambas Minhani menyampaikan jika sudah ada PP Muhammadiyah berkenaan dengan awal Ramadan 1447 H/2026, yakni jatuh pada Rabu (18/2). “1 Ramadan 1447 H/2026 jatuh pada Rabu 18 Februari 2026,” kata Minhani, Jumat (6/2).
Menurutnya, berdasarkan surat dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, secara resmi ditetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025, yang dikeluarkan berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.
Dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Penetapan berpedoman pada prinsip, syarat, dan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menjadi rujukan resmi dalam penentuan awal bulan hijriah di lingkungan Muhammadiyah.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah/2026 M pada 17 Februari 2026. Dalam sidang tersebut, menjadi ajang menentukan secara resmi kapan mulai menjalankan ibadah puasa.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Kemenag, sidang isbat akan dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Agenda tersebut diumumkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kemenag.
Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan, penetapan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan, dilakukan dengan pendekatan integrasi antara hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (pengamatan bulan).
Sidang isbat Ramadan 1447 H akan melibatkan berbagai pihak lintas institusi. Sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam dijadwalkan hadir, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Hidayatullah, dan Persatuan Umat Islam (PUI).
Selain itu, pakar falak dan astronomi dari berbagai lembaga seperti BMKG, BRIN, Planetarium Jakarta, serta sejumlah observatorium astronomi di daerah juga akan dilibatkan. Kehadiran para ahli tersebut bertujuan memastikan data astronomi yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (fah)
Editor : Hanif