Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Namun, kata dia, hal tersebut belum berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan. “Di Entikong dan perbatasan lain, kita punya PLBN yang megah dan jalan lebar dan mulus sekarang. Tetapi dampak ekonominya belum terasa. Malah cenderung stagnan,” ujarnya kepada Pontianak Post.
Dia memaparkan, matinya ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Entikong semenjak ditutupnya kegiatan ekspor-impor sekira tujuh tahun lalu. “Ini langsung memukul perekonomian masyarakat sekitar Entikong. Karena sebagian masyarakat bergantung pada sektor tersebut. Ada pengusahanya, ada karyawannya, ada tukang pikul barang-barang, dan UMKM yang hidup dari geliat ekspor-impor,” imbuh dia.
Kendati pintu ekspor-impor sudah dibuka saat ini, kata dia, namun hanya terbatas pada produk tertentu saja. Pasalnya ada beberapa prsayaratan yang belum dipenuhi, sperti belum adanya adanya kawasan kepabeanan dan belum adanya kode pelabuhan untuk terminal perdagangan atau dry port Entikong.
Keluhan ini juga disampaikan adalam rapat koordinasi Kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Hotel Mercure Pontianak, Minggu (24/11) lalu. Dia menyampaikan pula, kegiatan perdagangan resmi mengurangi perdagangan illegal. Mengingat banyaknya jalan jalan tikus di sepanjang perbatasan. “Dan negara juga tentu akan mendapat pemasukan dari pajak bea masuk dan pajak ekspor,” ucap dia. (ars)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




