Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Delapan masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan tersebut, diungkapkan Bupati, di antaranya Tae, Sisang Kampung Segumon, Sisang, Iban Sebaruk, Bonua Jongkakng Tobuas, Jongkakng Bonua Tumo’k, Mayao dan Sami. Sedangkan hutan adat yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, disebutkan dia, ada dua, yaitu Tae dan Sisang Kampung Segumon, sementara masih ada enam lagi yang belum ada proses dari kementerian.
“Kami melihat bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat ini ada beberapa hal yang menjadi catatan sebelum kita menetapkannya. Kami melihat bahwa masyarakat adat itu sendiri sebenarnya sangat memiliki kekayaan dan hak tradisional secara turun temurun,” katanya.
“Kehidupan masyarakat adat sebelumnya adalah warisan bagi generasi berikutnya dan ini menjadi sebuah catatan penting kalau kita bicara masyarakat adat, negara mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak–haknya dan masyarakat adat itu sendiri memiliki hak untuk menguasai wilayah adatnya, termasuk segala hal yang terdapat di dalamnya. Yang dimana secara de facto masyarakat hukum adat ini memang sudah ada, ketika ada aturan sepertinya harus didukung dengan de jure. Inilah yang mendorong kami di Kabupaten Sanggau berdasarkan RPJMD bahwa kami memastikan dan akan menetapkan masyarakat hukum adat secara de jure dan tentunya juga hutan adatnya,” jelas sosok yang karib disapa PH itu.
“Sampai tahun 2024 ditargetkan kami memiliki masyarakat hukum adat yang sebanyak-banyaknya. Permasalahan yang terjadi peran masyarakat adat ini belum maksimal dalam proses-proses pembangunan di daerahnya, kemudian hak masyarakat adat sendiri belum sepenuhnya terlindungi dan itu kita sadari betul, juga munculnya berbagai konflik sosial dan konflik agrarian di wilayah adat, minimnya pemberian pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, hutan milik masyarakat adat yang semakin berkurang dan kekayaan adat yang semakin tergerus akibat kegiatan pembangunan,” terang dia.
HUT ke–30 Tahun Institut Dayakologi ini mengusung tema Mewujudkan eksistensi kebudayaan Dayak melalui reforma agraria dan rekognisi masyarakat adat serta hutan adat. Turut bergabung dalam webinar tersebut yakni Wamen KLHK, Alue Dohong, Gubernur Kalbar diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Moses Tabah, Perwakilan dari Kantor Staf Presiden Usep, Direktur Institut Dayakologi Krissusandi Gunui’, para narasumber lainnya. (sgg)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



