Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perubahan APBD Sanggau 2021 Disetujui

a
Penulis: admin2❯
DISETUJUI: Penandatanganan persetujuan raperda perubahan APBD Sanggau tahun anggaran 2021 oleh unsur pimpinan DPRD dan Bupati Sanggau, Rabu kemarin.DPRD FOR PONTIANAK POST
DISETUJUI: Penandatanganan persetujuan raperda perubahan APBD Sanggau tahun anggaran 2021 oleh unsur pimpinan DPRD dan Bupati Sanggau, Rabu kemarin.DPRD FOR PONTIANAK POST
SANGGAU-Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sanggau menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Demikian hasil dari rapat paripurna ke–12 masa persidangan ke–3 DPRD, Rabu (29/9) kemarin dipimpin Ketua DPRD, Jumadi.

Adapun delapan fraksi yang menyetujui yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB Fraksi Gerakan Solidaritas dan Fraksi Amanat Persatuan.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak legislatif yang telah mempelajari, mencermati, mengoreksi dan mengkritisi serta memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan begitu juga kepada tim anggaran pemerintah daerah diucapkan terimakasih karena sudah bekerja keras untuk menyelesaikan Raperda tentang Perubahan APBD dari proses penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Menurut bupati, ada sejumlah hal yang menjadi perhatian seluruh perangkat daerah berkenaan dengan pelaksanaan perubahan APBD hingga akhir tahun anggaran 2021 yakni materi penganggaran yang tertuang dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 merupakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang mengacu pada dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD dan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, peraturan pengadaan barang dan jasa, dan peraturan perundang–undangan lainnya.

Kemudian, lanjut dia, proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berkoordinasi dengan bagian pengadaan barang atau jasa dan LPSE. Selanjutnya, bagi SKPD yang mengelola dana tranfer khusus baik dana alokasi khusus fisik maupun non fisik, agar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran mengacu pada petunjuk teknis dari kementerian terkait dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Tranfer Ke Daerah Dan Desa Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018.

Hal lainnya, kata dia, dengan semakin meningkatnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa dan kelurahan baik yang berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, maka harus diimbangi tata kelola yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan.

Kemudian, dalam rangka mewujudkan salah satu dari Seven Brand Image Kabupaten Sanggau yaitu Sanggau Tertib diminta kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau agar menjaga integritas dan etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan proses pengadaan barang dan jasa.

Bupati juga mengajak, baik eksekutif maupun legislatif serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama–sama mengawasi dan mengkritisi pelaksanaan perubahan APBD tersebut agar dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

“Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2021 ini akan kami disampaikan ke pemerintah provinsi untuk dievaluasi dan mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Barat sebelum ditetapkan menjadi perda nantinya,” kata dia.

Sebagai informasi, APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1,668 triliun (Rp1.668.334.173.891), bertambah berjumlah Rp73,885 miliar (Rp73.885.550.913), sehingga totalnya menjadi Rp1,742 triliun (Rp1.742.219.724.804). (sgg)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer