Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kedelapan warga Entikong, tersebut adalah Kornelius Kiyan, Markus Helen, Genny Valencia Tange, Boby Rusman, Salman, Yoppi Rakasima, Yermia dan Rudi Antoni yang diwakili ahli warisnya Ira Wati.
Kepemilikan tanah mereka yang terdampak proyek strategis pemerintah digugat oleh PT Patoka di Pengadilan Negeri (PN) Sanggau. Dampak dari gugatan itu, dana ganti rugi untuk kedelapan warga tersebut tidak dapat dikucurkan.
Dalam perjalanannya, gugatan perdata yang diajukan PT Patoka ditolak seluruhnya oleh majelis hakim PN Sanggau berdasarkan putusan nomor 24/Pdt.G/2019/PN tanggal 4 Agustus 2020. Putusan tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak berdasarkan putusan nomor 78/PDT/2020/PT PTK tanggal 6 Oktober 2020.
Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, maka kedelapan warga terdampak tersebut harusnya mendapatkan dana ganti rugi sebesar Rp 715.037.000 yang dititipkan negara di PN Sanggau.
“Uang ganti rugi itu dititipkan Kementerian PUPR ke PN Sanggau, karena atas objek tanah pada saat itu masih dipersengketakan kepemilikannya,” kata Muhammad Merza Berliandy, ditemui usai mendampingi kedelapan kliennya menerima penyerahan dana ganti rugi dari Ketua PN Sanggau, Senin (17/10).
Akan tetapi, walaupun gugatan PT Patoka ditolak, saat itu dana ganti rugi milik warga tak langsung dikucurkan oleh PN Sanggau. Padahal, untuk mendapatkan hak-haknya tersebut, warga telah melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Perjuangan kedelapan warga itu memakan waktu cukup lama yakni sejak 2018. Warga bersama kuasa hukumnya tak pernah lelah berjuang. Mereka terus mengontak pihak PN Sanggau dengan melayangkan surat yang isinya mempertanyakan alasan kenapa hak mereka tak kunjung diberikan.
"Setidaknya ada tiga kali kami menyurati Ketua PN Sanggau, untuk mengingatkan putusan perkara perdata yang dimenangkan warga dan mempertanyakan mengapa dana ganti rugi belum diserahkan," ucap Merza.
Surat demi surat yang dikirim ke PN Sanggau akhirnya membuahkan hasil. Selasa 23 Agustus 2022, PN Sanggau mengirimkan surat kepada kedelapan warga dan perwakilan PT Patoka untuk hadir di PN Sanggau pada Senin 5 September untuk melakukan perdamaian. Undangan tersebut pun dihadiri oleh warga dan kuasa hukumnya. Sementara perwakilan PT Patoka tak ada satu pun yang datang.
"Ketika kami hadir memenuhi undangan, kepada Ketua PN Sanggau, kami sampaikan sudah tidak perlu lagi perdamaian, karena sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Atas pernyataan itu, ketua PN Sanggau yang baru, menerima saran dan berjanji akan segera menyerahkan dana ganti rugi tersebut," terang Merza.
Janji Ketua PN Sanggau, Haklainul Dunggio itu ternyata bukan janji palsu. Pada Senin 3 Oktober, Ketua PN Sanggau mengirimkan surat kepada kedelapan warga Entikong beserta kuasa hukumnya, agar datang lagi ke kantor PN Sanggau, Senin 17 Oktober guna menerima penyerahan dana ganti rugi tersebut.
Undangan PN Sanggau disambut antusias kedelapan warga Entikong. Mereka bersama-sama berangkat menuju Sanggau untuk menghadiri acara penyerahan uang ganti rugi.
"Kedelapan warga yang hadir ini, tujuh di antaranya pemilik tanah. Satu orang lainnya perwakilan, yakni istri pemilik tanah karena suaminya sudah meninggal," ungkap Merza.
Sebagai kuasa hukum, Merza berterima kasih kepada Ketua PN Sanggau yang baru, Haklainul Dunggio, karena kearifan dan kebijaksanaannya menyerahkan dana ganti rugi kepada warga yang berhak.
"Di kepemimpinan Haklainul Dunggio, masyarakat dapat merasakan keadilan. Beliau berpihak pada kebenaran dan keadilan, sehingga manfaat dari praktik peradilan itu dapat dirasakan masyarakat," tutur Merza.
****
Ira Wati bersama penerima kompensasi lainnya, yakni Genny berangkat menuju kantor PN Sanggau menggunakan mobil.
"Tadi berangkat dari Entikong pukul 07.00," kata Ira.
Setibanya di kantor Pengadilan, wajah Ira Wati tampak begitu sumringah. Ia tak menyangka jika perjuangan panjang nan melelahkan itu akhirnya tuntas.
"Alhamdulillah, hak kami yang hampir empat tahun dinanti akhirnya diserahkan PN Sanggau," kata Ira.
Wanita berkerudung hijau itu, berencana uang kompensasi yang diterimanya akan digunakan untuk membangun tempat usaha.
"Lahan saya yang terkena dampak pembangunan jalan itu 156 meter persegi. Tanah itu milik almarhum suami," ucap Ira.
Warga penerima ganti rugi lainnya adalah Yermia, ia merasa sangat bahagia akhirnya setelah empat tahun lamanya menanti, dana ganti rugi lahan miliknya diserahkan pihak PN Sanggau.
"Saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ketua PN Sanggau, karena akhirnya masalah ini selesai," kata Yermia.
Ia ingat betul, proses perjuangan untuk mendapatkan haknya sebagai pemilik lahan yang terdampak pembangunan jalan oleh pemerintah tidaklah mudah. Bagaimana ia dan warga lainnya, harus menghadiri setiap jadwal persidangan gugatan perdata yang diajukan oleh PT Patoka.
Tak satu jadwal sidang pun terlewatkan. Meski tak memiliki uang untuk berangkat, Yermia berusaha mencari biaya, dengan menjual beras dan barang bernilai lainnya demi berangkat ke PN Sanggau.
"Sejak awal kami yakin, bahwa kami pemilik lahan. Selain keterangan saksi, surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan pemerintah desa adalah bukti yang tidak terbantahkan," ucap Yermia.
Hingga akhirnya, kedelapan warga termasuk Yermia merasa lega ketika majelis hakim PN Sanggau memutuskan menolak seluruh gugatan PT Patoka.
"Tapi waktu itu, meski gugatan penggugat di tolak, dana ganti rugi belum bisa dicairkan. Kami harus kembali berjuang empat tahun lamanya," tutur pria berkemeja motif bunga itu.
Pada Senin 17 Oktober, Yermia merasa lega, uang ganti rugi itupun akhirnya ia terima. Ia pulang membawa haknya yang rencananya akan digunakan untuk membangun rumah yang lebih layak.
"Uang ganti rugi ini mau saya pakai untuk bangun rumah. Biar saya bersama keluarga bisa tinggal di tempat yang layak dan nyaman," tutur Yermia.
Koordinator Komisi Yudisial Kalimantan Barat, Budi Darmawan, mengapresiasi keputusan Ketua PN Sanggau, yang akhirnya menyerahkan dana ganti rugi kepada kedelapan warga yang terdampak pembangunan proyek strategis pemerintah di Entikong, Kabupaten Sanggau. Menurut Budi, sejak lima tahun lalu pihaknya sudah mengingatkan PN Sanggau, sebagai juru bayar ganti rugi proyek strategis pembangunan jalan di Entikong, untuk berhati-hati dan memastikan dengan bukti-bukti yang ada bahwa masyarakat penerima kompensasi adalah benar-benar pemilik lahan.
Seiring berjalannya waktu, lanjut Budi, pada proses pembebasan lahan muncullah masalah. Karena itu, pihaknya memberi saran agar PN Sanggau berhati-hati agar tidak salah menyalurkan dana kompensasi.
"Kami memberi apresiasi keputusan PN Sanggau. Dengan bukti-bukti yang ada dan dengan putusan yang sudah inkcraht, maka sudah tepat ganti rugi itu diserahkan kepada warga yang berhak," pungkas Budi. (adg)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
