Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Upaya pemulihan lahan kritis tersebut juga melibatkan warga Desa Sejuah dan Kelompok Tani Pelestarian Adat Budaya Ensangi, Sumpua, serta instansi terkait.
Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Taruna Jaya mengatakan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Staregi Pembangunan Kementerian LHK tahun 2020-2024, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu prioritas pembangunan, mengingat posisi geografisnya yang sangat strategis.
Karena itu, Kementerian LHK menaruh perhatian besar atas pemulihan lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi ini, melalui berbagai skema kegiatan pembangunan.
“Berdasarkan data SK Menteri Kehutanan SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014, luas kawasan hutan Kalimantan Barat kurang lebih 8,4 juta Ha, atau sekitar 57% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan luas lahan kritis dalam kawasan hutan (sesuai update data LK BPDASHL Kapuas tahun 2020) seluas 969.232 Ha. Ini artinya luas lahan kritis di Kalimantan Barat masih cukup tinggi,” kata Taruna dalam kegiatan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan 2022 di Desa Sejuah, Kabupaten Sanggau, Sabtu 15 Oktober 2022.
Dengan kondisi tersebut, lanjut Taruna, harus mengoptimalkan pengelolaannya serta melakukan upaya pemulihan lahan kritis, yaitu salah satunya melalui kegiatan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dan penghijauan.
“Diharapkan ini mampu menciptakan lingkungan yang mampu menyangga kehidupan sosial dan ekonomi Kalimantan Barat,” lanjutnya.
Dikatakan Taruna, ekosistem hutan mempunyai fungsi ekologis untuk pengatur tata air (green dam), penghasil oksigen, tempat hidup dan berkembangbiaknya satwa, dan pengatur sistem kehidupan lainnya.
“Beberapa waktu lalu, kejadian terganggunya eksosistem telah melanda provinsi NTT oleh serangan hama belalang, yang telah merusak sebagian lahan-lahan pertanian jagung masyarakat dan menimbulkan kerugian material dari gagal panen. Kejadian ini disebabkan oleh terganggunya siklus ekosistem di dalam dan luar kawasan hutan, dan perlu waktu dan upaya bersama untuk pemulihannya,” katanya.
“Semoga kejadian ini dapat segera teratasi dan tidak melanda di Kalimantan Barat,” sambungnya.
Luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Taruna, sudah harus dilakukan upaya-upaya pemulihan. Perlu komitmen dan upaya bersama untuk memulihkan agar tidak menjadi salah satu faktor penyebab kejadian bencana banjir, longsor, dan kekeringan.
Kementerian LHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, telah menyusun rencana pemulihan dimaksud melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dengan berbagai skema.
Di antaranya melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan di dalam kawasan lindung melalui pola RHL Intensif dan pola agroforestry, Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Kebun Bibit Desa (KBD), Bibit produktif penghasil HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dan Bibit-bibit lain dari produksi dua persemaian BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Kapuas yaitu Persemaian Sungai Selamat di Kota Pontianak dan Persemaian Kelaki di Kabupaten Melawi.
Selain itu, upaya pemulihan kawasan pesisir, melalui rehabilitasi hutan mangrove, pengembangan dan penguatan kelembagaan forum koordinasi DAS, dan kelompok kerja mangrove daerah.
Hal senada juga diungkapkan Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ariyanto yang juga hadir dalam kegiatan tersebut.
“Alam adalah rumah kita bersama. Layaknya sebuah rumah, jika lantainya kotor ya kita pel. Kalau kacanya berdebu ya kita lap. Kalau atapnya penuh sarang laba-laba ya kita bersihkan. Kalau gentengnya bocor ya kita tambal. Intinya rumah yang menjadi tempat tinggal kita ini harus kita rawat bersama-sama,” jelas Ariyanto.
“Seperti yang kita lakukan pada hari ini. Semua elemen masyarakat bersatu padu dan bergotong royong menjaga alam kita tercinta ini. Ada dari warga, LSM, ormas, aparat keamanan, dan pemerintah. Kalau kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita,” lanjut Ariyanto.
Sejalan dengan empat pilar pembangunan KLHK, yaitu pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar tatakelola, serta Corective action dari kegiatan RHL, peraturan Menteri LHK telah memungkinkan pemilihan jenis tanaman dan pola RHL yang sesuai keinginan masyarakat dan kondisi lahan.
“Harapannya, RHL tidak hanya mampu memulihkan hutan dan lahan secara ekologi, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai Kapuas Remran menambahkan, pada 2022 ini, Kementerian LHK di Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 840 Ha, Pemeliharaan RHL Mangrove seluas 50 Ha, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan sebanyak 20 unit dan Gully Plug sebanyak 40 unit, serta KBR sebanyak 52 unit, Kebun Bibit Desa (KBD) sebanyak 3 unit, bibit produktif (HHBK) sebanyak 700.000 bibit, dan bibit dari produksi persemaian yang dibagikan secara gratis untuk ditanam masyarakat sebanyak 120.000 batang.
“Kami ucapkan terima kasih, Program pemulihan lingkungan ini berjalan lancar. Pada kesempatan ini pula, kami ucapakan Mari kita Tanam dan Pelihara pohon, semoga upaya bersama ini memberikan hasil terbaik bagi pemulihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” kata Remran. (arf)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



