Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Operasional RT Miris

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
Ilustrasi
Ilustrasi
SANGGAU — Keluhan terhadap turunnya dana operasional bagi rukun tetangga (RT) kembali digaungkan. Seperti yang dilakukan oleh Lurah Beringin, Roy Manik, belum lama ini. Turunnya dana operasional tersebut diyakini memiliki pengaruh yang besar bagi keberlangsungan pemerintahan. Apalagi, RT adalah ujung tombak pemerintah, meskipun mereka bukan SKPD.

"Mereka (para Ketua RT) mengeluhkan operasional turun. Semula Rp200 ribu turun menjadi Rp150 ribu. Tahun ini, turun lagi menjadi Rp100 ribu. Informasi terakhir akan dihapuskan," ungkapnya.

"Saya sudah sering mendapat keluhan RT terkait ini, tapi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Anggaran yang ada di kami itu yang diberikan ke RT, kasihan juga mereka kalau berurusan di kelurahan harus fotokopi ini itu, belum lagi kalau mereka bolak balik. Saya paham betul kondisi RT di Kelurahan Beringin, termasuk bagaimana mereka bekerja untuk masyarakat, kadang 24 jam," jelasnya.

Senada, Lurah Sungai Sengkuang, Gusti Syafarani berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait mencarikan solusi untuk membantu para Ketua RT ini.

"Yang kami bicarakan ini bukan gaji, karena RT memang tidak digaji. Tapi ini hanya bantuan operasional. Kalau pun tidak dinaikan, sebaiknya jangan dikurangi, kasihan mereka yang boleh dibilang bekerja full untuk masyarakat," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sanggau Daerah pemilihan Kapuas, Andreas Sisen mengaku baru mengetahui kalau RT diberikan dana operasional.

"Terus terang hari ini saya baru dengar. Kalau memang ada aturan yang membolehkan RT mendapatkan dana operasional, saya sangat mendukung. Saya ini kan sering ketemu masyarakat di desa-desa. Ada RT di salah satu desa yang mundur dari jabatannya karena tidak pernah dapat dana operasional. Nah, ini jadi persoalan, sementara RT ini ujung tombak pemerintah di tingkat bawah," terangnya.

"Kalau memang ada aturan lebih tinggi yang mengatur, kita di daerah bisa menyesuaikan membuat peraturan turunannya. Yang jelas kami sangat mendukung agar RT mendapatkan dana operasional," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sanggau, Paolus Hadi masih belum dapat berkomentar banyak terkait penurunan dana operasional tersebut. Bupati menegaskan bahwa yang mengetahui mekanisme soal operasional RT adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) dan Camat.

"Saya belum tahu, belum berani juga berkomentar dulu, takutnya salah persepsi. Nanti kita cek dulu aturannya. Kalau nomenklatur khusus untuk dana operasional mereka, setahu saya tidak ada," katanya. (sgg)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Dana VA Telat Masuk, SPPG Program Makan Bergizi Gratis di Kayong Utara Sempat Hentikan Layanan

Dana VA Telat Masuk, SPPG Program Makan Bergizi Gratis di Kayong Utara Sempat Hentikan Layanan

Sejumlah SPPG MBG di Kayong Utara sempat berhenti beroperasi akibat dana terlambat masuk, layanan kini mulai berjalan kembali.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer