Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Data KPM Kementerian dan Daerah Tak Sinkron

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
SERAHKAN: Penyerahan bantuan secara simbolis kepada 15 KPM Sanggau dipimpin Bupati Sanggau dan dihadiri jajaran Forkopimda Sanggau, Sabtu. SUGENG/PONTIANAK POST
SERAHKAN: Penyerahan bantuan secara simbolis kepada 15 KPM Sanggau dipimpin Bupati Sanggau dan dihadiri jajaran Forkopimda Sanggau, Sabtu. SUGENG/PONTIANAK POST
SANGGAU — Bupati Sanggau Paolus Hadi tidak memungkiri ada selisih data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara pusat dan pemerintah daerah. Meski demikian, sambil berjalannya waktu, pemerintah akan melakukan sinkronisasi sehingga kedepan dapat lebih tepat sasaran.

"Jadi memang ada selisih data KPM yang dikirim pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait. Tapi, tidak apalah, sambil berjalan nanti data itu akan diupayakan untuk disinkronkan sehingga tepat sasaran," ungkapnya usai acara penyerahan bantuan pangan pemerintah secara simbolis kepada 15 KPM, Sabtu (15/4).

Menurutnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pusat yang dikirimkan dari kementerian terkait kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) berbeda karena ada yang sudah diusulkan oleh desa ternyata tidak terupdate oleh kementerian. Namun, perbaikan data tetap akan dilakukan oleh pemerintah.

"Kalau jumlahnya tidak banyak. Hanya beberapa orang di beberapa desa saja. Nah, nanti proses perbaikannya dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) dengan membuat berita acara," ujarnya.

Bupati berharap perbedaan data yang tidak terlalu signifikan jumlahnya tersebut tidak terlalu dipersoalkan. Mengingat, proses perbaikannya akan segera dilakukan.

"Mudah-mudahan tidak ada masalah. Masyarakat yang dulunya miskin tapi sekarang sudah naik kelas tidak ngotot minta bantuan. Kadang-kadang, kan ada juga yang tidak mau naik kelas saat mendengar ada bantuan. Tiba-tiba semua jadi orang miskin. Padahal penetapan miskin atau sedang dan kaya itu ada kriterianya, bukan bupati yang menentukan," jelasnya.

"Kalau penentunya kemauan bupati, semua orang bisa dapat. Tapi kan jumlahnya juga terbatas. Makanya, bantuannya diutamakan bagi mereka yang sudah terdaftar di DTKS.

Kepala Bulog Sanggau Dionisius Hendra menjelaskan, persoalan data yang terdapat selisih jumlah tersebut tidak perlu dipersoalkan. Ada beberapa contoh, seperti nama sudah jelas, hanya saja saat data tersebut diterima, ternyata tidak lengkap alamatnya, baik itu nama jalan, rukun tetangga (RT) maupun rukun wilayah (RW), nomor rumah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lainnya.

"Data yang kami terima ada yang seperti itu. Nama penerimanya jelas, tetapi alamat dan beberapa hal lainnya tidak lengkap. Kami, tentu harus memastikan data itu valid dengan berkoordinasi bersama kepala desa setempat," terangnya. (sgg)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Sintang Dorong Produk Unggulan Daerah Berbasis Bahan Baku Lokal, Potensi Alam Jadi Bernilai Ekonomi

Sintang Dorong Produk Unggulan Daerah Berbasis Bahan Baku Lokal, Potensi Alam Jadi Bernilai Ekonomi

Pengembangan Produk Unggulan Daerah Sintang diarahkan pada bahan baku lokal agar kekayaan alam diolah menjadi produk bernilai ekonomi.

Otonomi Daerah Jadi Sorotan, OSO dan Mahfud MD Ungkap Alasan Daerah Perlu Kewenangan Lebih Besar

Otonomi Daerah Jadi Sorotan, OSO dan Mahfud MD Ungkap Alasan Daerah Perlu Kewenangan Lebih Besar

OSO dan Mahfud MD membahas pentingnya memperkuat kewenangan daerah agar potensi lokal dapat dikelola untuk mendorong pemerataan pembangunan.

Suara dari Daerah Menghidupkan Keadilan  di Seluruh Pelosok Nusantara

Suara dari Daerah Menghidupkan Keadilan di Seluruh Pelosok Nusantara

Keadilan sosial harus dimulai dari daerah melalui pemerataan pembangunan, partisipasi warga, dan penguatan otonomi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer