
SANGGAU - Untuk sementara waktu, penambangan emas di Sungai Kapuas oleh PT. Satria Pratama Mandiri dihentikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau buntut adanya aksi penolakan warga Nanga Biang, Kecamatan Kapuas melalui aksi demonstrasi, Selasa kemarin. Perusahaan juga diminta untuk memindahkan lanting-lanting bermesin dongfeng yang digunakan untuk eksplorasi emas dari wilayah tersebut.
Saat menggelar pertemuan dengan PT. SPM pada Rabu (6/9), Paulus Usrin selaku Asisten II Setda Sanggau menegaskan tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan perusahaan kepada pemerintah daerah, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Dari pembahasan saat rapat, dari pernyataan mereka, kami menilai bahwa mereka tidak tahu atau sengaja tidak mau tahu. Faktanya, OPD terkait, khususnya yang punya kewenangan untuk mengeluarkan perizinan dan non perizinan di pemerintah daerah belum pernah disambangi oleh mereka," ungkapnya.
Terkait hasil pertemuan Pemkab Sanggau, aparat penegak hukum dan PT. SPM, disepakati untuk menghentikan sementara aktivitas tambang emas dari PT. SPM. Penghentian sementara dilakukan sampai perusahaan melengkapi seluruh dokumen legal formal izin dan menerangkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat terkait hal tersebut.
"Pemerintah daerah berkewajiban menertibkan semua investasi yang ada sesuai aturan yang berlaku. Kalau aturannya sudah dipenuhi tentu tidak ada hal yang membuat mereka tidak boleh beroperasi. Kalau belum, seperti yang kita dengar, kita juga tidak berani mengambil resiko," tegasnya.
"Kami akan koordinasi terus. Pekerjaan tambang PT SPM di aliran sungai terpaksa dihentikan sementara. Dan alat kerjanya berupa lanting dongfeng diminta segera di geser ke tempat yang aman agar tidak terjadi konflik dan hal-hal yang tidak diinginkan," sambungnya.
Lebih lanjut, Paulus Usrin juga menyayangkan ketidakhadiran tim legal dari PT. SPM untuk menjelaskan persoalan izin yang dimiliki. Apalagi kewenangan untuk memberikan izin tersebut ada di tingkat pusat dan provinsi. Sejauh ini, Pemkab Sanggau maupun OPD terkait tidak mengetahui detail izin dari pemerintah provinsi yang diberikan kepada PT. SPM.
Untuk membuat persoalan tersebut terang benderang telah meminta PT. SPM untuk kembali hadir dalam pertemuan selanjutnya sesuai kesepakatan yang telah diamini bersama lengkap dengan dokumen utama dan pendukung yang berkaitan dengan legalitas beserta tim legal perusahaan.
"Saya telah meminta mereka untuk memaparkan lagi yang disampaikan oleh pihak mereka yang memang mengetahui betul, mengurus langsung perizinan itu. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pihaknya meminta kepastian PT SPM untuk memindahkan alat kerjanya dari lokasi yang diprotes warga. Dan terpenting, selama urusan belum beres tidak boleh ada aktivitas penambangan oleh perusahaan," terangnya.
Paulus Usrin mengamini bahwa telah ada perjanjian tertulis bermaterai dengan PT SPM dengan memberi waktu dua hari untuk memindahkan lanting dongfeng mereka. Kemudian aktivitas penambangan mereka dihentikan sementara. Jika melanggar perjanjian tersebut maka akan dilakukan penindakan tegas.
Dihadapan Asisten II Setda Sanggau dan OPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Perindagkop dan camat, termasuk instansi pendukung diantaranya kepolisian, TNI dan Satpol Pamong Praja, pihak perusahaan mengaku telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Nanga Biang.
"Di Nanga Biang sudah sosialisasi pada 31 Agustus 2023 di kantor desa. Ada tiga dusun yakni Nanga Biang, Nanga Biang Hilir dan Sepona yang menolak kehadiran PT. SPM di Desa Nanga Biang. Masyarakat Dusun Nanga Biang, Nanga Biang Hilir dan Sepona tetap menolak PT. SPM bekerja di Dusun Nanga Biang, Nanga Biang Hilir dan Sepona," ungkap Adhi selaku Manager PT. SPM.
Menurutnya, masyarakat di tiga dusun yang menolak PT. SPM mempersilahkan aktivitas pertambangan dilakukan dengan memperhatikan batas wilayah yang tidak masuk dalam kawasan tiga dusun tersebut.
Sementara itu, Yanto selaku General Manager PT. SPM saat diminta untuk menjelaskan serta menujukan dokumen legal formal yang dikantongi perusahaan, tidak dapat memberikan penjelasan. Dirinya berdalih tidak sempat melakukan persiapan dikarenakan pertemuan dilaksanakan secara mendadak oleh Pemkab Sanggau.
"Nanti tunggu orang kita (KTT dan Konsultan-red) datang. Nanti kan mau dipaparkan," singkatnya.
Dalam pertemuan tersebut muncul banyak pertanyaan dan komentar pedas dari dinas terkait yang mempersoalkan legal formal izin perusahaan dan buruknya komunikasi dan koordinasi antar PT. SPM dengan pemerintah daerah maupun OPD terkait. (sgg)
