Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Sanggau Warning Netralitas ASN

A
Penulis: A'an❯

 

Saparudin
Saparudin


Advertisement

SANGGAU - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu perhatian khusus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sanggau jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang sebagaimana diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum, UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta peraturan lainnya terkait pengawasan kampanye Pemilu.

"Kami mengharapkan ASN di Kabupaten Sanggau dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kemudian, juga keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 30 Tahun 2022 dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum," ungkap Komisioner Bawaslu Sanggau, Saparudin, Rabu (4/10).

Untuk upaya pencegahan, lanjut dia, Bawaslu Sanggau telah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau guna membahas masalah netralitas menjelang Pemilu.

Advertisement

Hasil koordinasi dan pembahasan tersebut nantinya dapat disampaikan kepada seluruh ASN yang ada di Sanggau.

"Dengan koordinasi itu, mudah-mudahan kita memiliki semangat yang sama dalam memberikan pemahaman kepada jajaran ASN yang ada di Sanggau terkait dengan netralitas dimaksud," ujar Sapar yang juga merupakan Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu.

Terkait ASN di Sanggau, tidak hanya masalah netralitas saat pemilu dan pemilihan, tetapi ASN juga dapat menjadi agen partisipatif dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan mengedukasi masyarakat tentang Pemilu.

Advertisement

"Misalnya nih, para ASN ikut mengkampanyekan bahaya money politic. Atau bahaya lainnya seperti politik identitas. Saya pikir, ini sedikit banyak pada pemahaman masyarakat dalam menyikapi Pemilu 2024 mendatang," katanya. (sgg)

Advertisement
Editor : A'an
Sumber : Pontianak Post

Artikel Terkait

Generasi Tanpa Politik Uang: Memulai Pendidikan Demokrasi dari Keluarga

Generasi Tanpa Politik Uang: Memulai Pendidikan Demokrasi dari Keluarga

Pendidikan demokrasi dalam keluarga dinilai penting untuk membangun karakter pemilih yang jujur dan mencegah praktik politik uang.

JPPR Kalbar Dorong Evaluasi Dapil Pemilu 2024 Jelang Pileg 2029

JPPR Kalbar Dorong Evaluasi Dapil Pemilu 2024 Jelang Pileg 2029

JPPR Kalbar mendorong evaluasi dapil Pemilu 2024 secara menyeluruh untuk memperkuat keterwakilan masyarakat pada Pemilu 2029.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer