
SANGGAU - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sanggau menggelar rapat dengar pendapat guna mediasi perselisihan antara PT Tayan Bukit Sawit (TBS) dengan Pengurus Koperasi Borneo Elf Mandiri (BEM). Pada rapat yang dipimpin Yonatan Mulyadi selaku Wakil Ketua Komisi I tersebut pihak PT TBS absen.
Yonatan mengatakan, rapat dengar pendapat dilakukan untuk memfasilitasi kedua pihak memusyawarahkan perselisihan yang masih terjadi meskipun telah ada keputusan tetap dan mengikat dari pengadilan.
"Masih ada dua hal lagi yang menurut pihak Koperasi BEM yang belum diindahkan oleh pihak manajemen PT TBS. Pertama, soal jasa pelayanan di koperasi dan pembinaan terhadap petani, itu yang menjadi harapan koperasi," ungkapnya.
Mengenai ketidakhadiran PT TBS dalam rapat tersebut, Yonatan menyebut bahwa pihaknya akan kembali memanggil dan menyurati PT TBS untuk kali ketiga agar perselisihan kedua pihak bisa segera terselesaikan.
"Pihak manajemen PT TBS memang tidak menghadiri dan tidak mengindahkan undangan kami. Ini sudah dua kali tidak hadir, tapi kami tetap berupaya untuk memanggil untuk ketiga kalinya dan akan diagendakan secepatnya," ujarnya.
"Kami di komisi I ini tetap tegak lurus mengawasi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sanggau. Supaya antara pihak manajemen perusahaan dan masyarakat itu jangan sampai ada kesalahpahaman. Kita ingin kedua pihak bisa harmonis dan saling menguntungkan dalam investasi tersebut," katanya.
Sementara itu, Erik Erin selaku Ketua Koperasi BEM menjelaskan, sejak berdiri pada tahun 2017 yang lalu PT TBS yang mendirikan pabrik di Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan bermitra dengan Koperasi BEM sebagai pemasok buah sawit di perusahaan tersebut karena PT TBS merupakan perusahaan non kebun artinya hanya membeli buah dari mitra dan tidak memproduksi sendiri.
"Memang, pada waktu itu koperasi BEM yang menjadi mitranya dan kemudian memasok buah ke PT TBS sehingga mereka bisa mendirikan perusahaan. Dalam perjalanannya PT TBS tidak kunjung merealisasikan apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan pihak Koperasi BEM, yaitu pembinaan kepada petani dan jasa pelayanan di koperasi. Kami telah melakukan berbagai upaya untuk meminta PT TBS menunaikan kewajibannya kepada petani dan koperasi. Jadi kami juga kemudian menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri Sanggau. Dalam gugatan, kami meminta agar kemitraan dijalankan menurut aturan yang sebenarnya yang tertuang dalam perjanjian," terangnya.
Dijelaskannya, dalam upaya hukum yang telah ditempuh Pengadilan Negeri Sanggau memutuskan, menolak gugatan yang dilakukan oleh Koperasi BEM dan menolak eksepsi (bantahan atas gugatan) pihak tergugat.
"Artinya, apapun tuntutan kami dan juga dituntut balik oleh pihak tergugat ditolak oleh pengadilan semua. Kalau dilihat tidak ada keputusan. Setelah proses hukum itu, tak tahu sebabnya secara sepihak dan tidak ada kominikasi, PT TBS melayangkan sebuah surat yang menyatakan memutus kerjasama kemitraan dengan Koperasi BEM. Sampai, saat ini pihaknya belum mendapat penjelasan dari keputusan sepihak itu. Dengan tidak hadirnya PT TBS dalam pertemuan kedua kalinya yang diagendakan oleh DPRD Sanggau, artinya pihak PT TBS tidak menghargai lembaga wakil rakyat ini," katanya. (sgg)



