Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penerapan E-Planning secara utuh tersebut melalui aplikasi SIPD yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Dimana hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,” ucap Zeno.
Selain itu juga, ia melanjutkan, Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintah Daerah.
“Penggunaan aplikasi SIPD ini diharapkan akan menjamin tranparansi dan akuntabilitas perencanaan daerah karena terpantau langsung oleh Kemendagri, Korsupgah KPK, BPK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” jelasnya.
Lebih lanjut, strategis dan langkah itu dimulai melalui proses pengusulan prioritas hasil Musrenbang desa yang harus diinput oleh kepala desa melalui aplikasi SIPD.
“Aplikasi ini tentu akan mempermudah kecamatan dalam memverifikasi usulan desa yang akan diusulkan pada mitra Bappeda,” pungkas dia. (var)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
