Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Beberapa Isu Jadi Perhatian Pemkab

A
Penulis: Administrator❯
RAKOR: Suasana dalam Rakor Lintas Sektoral yang diselenggarakan oleh Polres Kapuas Hulu di Aula Bank Kalbar Cabang Putussibau, Senin (19/4/2021).ANDREAS PONTIANAK POST.
RAKOR: Suasana dalam Rakor Lintas Sektoral yang diselenggarakan oleh Polres Kapuas Hulu di Aula Bank Kalbar Cabang Putussibau, Senin (19/4/2021).ANDREAS PONTIANAK POST.
SEKADAU - Beberapa isu daerah tak luput dari pantauan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Seperti evaluasi penanganan Pandemi Covid-19, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sekadau.

Untuk itu, Pemkab Sekadau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sekadau di ruang serbaguna Kantor Bupati Sekadau, pada Selasa (23/2).

Plh Bupati Sekadau, Frans Zeno mengatakan dalam hal kebakaran hutan dan lahan, dampak dari terjadinya kebakaran tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kabut asap tebal yang berdekatan dengan lokasi kebakaran hutan dan lahan.

“Kabut asap yang tebal dan bertahan lama menjadikan masyarakat sekitar dapat terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bahkan daya tahan fisiknya pun mulai menurun,” ucap Zeno

Sementara itu, dalam evaluasi penanganan Covid-19, ia menjelaskan, berdasarkan data Satgas Nasional penanganan Covid-19, beberapa Kabupaten di wilayah timur Kalimantan Barat yang bertetangga dengan Kabupaten Sekadau seperti Sintang dan melawi mendapatkan kategori resiko sedang dan Kabupaten Sekadau sendiri masih dalam kategori resiko rendah.

“Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sekadau per tanggal 22 februari 2021, kasus konfirmasi sebanyak 247 orang, jumlah pasien sembuh sebanyak 247 orang, jumlah pasien dirawat 0 orang, jumlah meninggal sebanyak 6 orang dan kasus aktif sebanyak 4 orang,” kata Zeno.

Selanjutnya, terkait penambangan emas tanpa izin atau yang dikenal juga sebagai PETI, adanya kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak negatif pada masyarakat saja, tetapi juga terhadap tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

“Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau per tanggal 18 Februari 2021, terdapat 3 laporan masyarakat terhadap dugaan pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh adanya aktifitas peti tersebut,”ujarnya.

Selain itu, ia menuturkan, dilaksanakannya Rakor Forkopimda tersebut bertujuan untuk dapat saling menguatkan koordinasi dan kerjasama guna menyikapi berbagai isu-isu strategis nasional dan daerah.

“Semakin baiknya koordinasi dan kerjasama, maka semakin cepat pula kita bisa menangani berbagai permasalahan yang ada,” tandasnya. (var)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Antisipasi Penurunan Dana Transfer Pusat, Pemkab Kubu Raya Siapkan Strategi Genjot Penerimaan PAD

Antisipasi Penurunan Dana Transfer Pusat, Pemkab Kubu Raya Siapkan Strategi Genjot Penerimaan PAD

Pemkab Kubu Raya siapkan strategi tingkatkan PAD dan efisiensi belanja di tengah penurunan pendapatan transfer pusat.

Karhutla Kayong Utara Bakar Lebih dari 1.000 Hektar, Polres dan Pemkab Gelar Salat Istisqa

Karhutla Kayong Utara Bakar Lebih dari 1.000 Hektar, Polres dan Pemkab Gelar Salat Istisqa

Polres dan Pemkab Kayong Utara menggelar Salat Istisqa di tengah kekeringan dan Karhutla yang membakar lebih dari 1.000 hektar.

Kobar Tetapkan Tanggap Darurat Karhutla Selama 14 Hari, Luas Terbakar Capai 115 Hektare

Kobar Tetapkan Tanggap Darurat Karhutla Selama 14 Hari, Luas Terbakar Capai 115 Hektare

Pemkab Kotawaringin Barat menetapkan tanggap darurat karhutla hingga 20 Agustus 2026 setelah luas lahan terbakar terus meningkat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer