Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

di aula Kantor BPK Kalbar, beberapa waktu lalu. Dengan demikian Kabupaten Sekadau telah 9 kali berturut-turut menerima opini WTP atas laporan keuangan daerahnya sejak tahun anggaran 2012 hingga 2020.
Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Rahmadi mengatakan, pencapaian Opini WTP tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah beserta jajaran OPD nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
"Namun demikian, masih ada beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah, yang disampaikan oleh BPK diantaranya, permasalahan pendapatan, terdapat kesalahan penganggaran pendapatan dan pengelolaan piutang daerah yang belum memadai,"ucapnya.
Permasalah belanja, terdapat kesalahan penganggaran belanja, penyaluran bantuan Covid-19 yang belum memadai, kekurangan volume pekerjaan, dan denda atas keterlambatan, serta realisasi belanja bantuan keuangan ke desa yang belum dipertanggungjawabkan.
Permasalah kas dan piutang, penatausahaan piutang PBB P2 dan Piutang denda PBB P2 yang belum memadai, penatausahaan rekening BOSDA yang belum tertib.
Serta permasalahan aset, penatausahaan aset dan pengelolaan aset kemitraan yang belum memadai.
Rahmadi mengatakan atas permasalahan yang masih menjadi perhatian BPK tersebut, diharapkan pemerintah daerah segera melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dalam kurun waktu 60 hari.
"Pencapaian Opini WTP tersebut juga diharapkan menjadi pemacu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan pemerintah daerah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (var)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



