Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemdes Gonis Tekam Gelar Musdat

a
Penulis: admin2❯
MUSYAWARAH: Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Sekadau saat menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke IV.FOTO ISTIMEWA
MUSYAWARAH: Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Sekadau saat menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke IV.FOTO ISTIMEWA
SEKADAU-Gelar Musyawarah Adat (Musdat) desa, Pemerintah Desa (Pemdes) Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, bahas hukum adat yang akan diberlakukan, khususnya dalam sub suku Dayak Ketungau, pada Selasa (15/6) di aula kantor Desa Gonis Tekam.

Kepala Desa Gonis Tekam, Rizal Arafat mengatakan musyawarah desa kali ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

“Yang meliputi adat istiadat dan kebiasaan masyarakat desa. Maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap hukum adat istiadat dan kebiasaan masyarakat,” ucapnya.

Ketua paguyuban Ayu'eng Ta'o Ketungau Tesae'k Kabupaten Sekadau, Paulus Subarno, menyampaikan apresiasi terhadap Pemdes Gonis Tekam yang telah memasukkan hukum adat tersebut dalam program pembangunan desa.

“Mudah-mudahan apa yang dibuat desa Gonis tekam menjadi pedoman bagi desa lainnya, khususnya suku Ketungau,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DAD Kabupaten Sekadau, Wellbertus Willy mengatakan sebelum adanya Undang-Undang, hukum adat sudah ada dan sudah sangat lama digunakan dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak.

Willy mengatakan selama ini baik pandangan pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum juga sangat tinggi terhadap adanya hukum adat.

Satu diantara contoh nyata adalah dalam menangani kasus karhutla, yang lebih sering diserahkan kepada pengurus adat di wilayah setempat. Meski demikian, DAD masih berupaya agar hukum adat dapat diakui setara dengan hukum pidana.

“DAD berusaha supaya hukum adat ini diakui sama dengan hukum pidana. Kalau sekarang, hukum adat ini hanya untuk pertimbangan di pengadilan, hanya untuk meringankan,” ucapnya

“Kita berusaha agar nantinya jika sudah kena hukum adat, tidak lagi di hukum pidana atau sebaliknya. Kalau sekarang kena hukum adat masih bisa di hukum pidana,” tutupnya. (var)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer