Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Korupsi Keringanan Retribusi, Eks Sekda Singkawang Sumastro Divonis 4 Tahun Penjara

S
Penulis: Siti Sulbiyah❯
Suasana sidang putusan perkara korupsi pemberian keringanan retribusi yang menjerat tiga pejabat pemerintah Kota Singkawang.
Suasana sidang putusan perkara korupsi pemberian keringanan retribusi yang menjerat tiga pejabat pemerintah Kota Singkawang.

PONTIANAK POST – Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Pontianak menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 7 bulan kepada terdakwa Sumastro, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, dalam perkara korupsi pemberian keringanan retribusi jasa usaha kepada PT Palapa Wahyu Group.


Advertisement

Selain Sumastro, dua terdakwa lainnya yakni Widatoto dan Parlinggoman juga dinyatakan bersalah. Keduanya masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Wahyu Kusumaningrum dalam persidangan yang digelar di PN Tipikor Pontianak, Kamis (18/12) sore.

“Menyatakan terdakwa Sumastro, terdakwa Widatoto, dan terdakwa Parlinggoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer,” ujar Wahyu saat membacakan amar putusan.

Advertisement

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta kepada masing-masing terdakwa, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang sebelumnya menuntut ketiga terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan.

Sebagaimana diketahui, perkara ini merupakan kasus dugaan korupsi penyimpangan pemberian keringanan retribusi jasa usaha terkait pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) milik Pemerintah Kota Singkawang yang kepada berlokasi di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

Advertisement

Kasus ini menyeret tiga pejabat Pemkot Singkawang, yakni Sumastro selaku Sekda Kota Singkawang, Parlinggoman (PG) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Widatoto (WT) selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). (sti)

Advertisement

Artikel Terkait

Menakar Moralitas Birokrasi: Menolak Normalisasi Korupsi di Tengah Tekanan Rupiah

Menakar Moralitas Birokrasi: Menolak Normalisasi Korupsi di Tengah Tekanan Rupiah

Kasus korupsi pengadaan motor listrik Badan Gizi Nasional cermin pelemahan sosial rupiah akibat penyalahgunaan kekuasaan

Kasus Bauksit Laman Mining dan CSR Napak Tilas Ketapang Belum Tuntas, Ini Penjelasan Kejati Kalbar

Kasus Bauksit Laman Mining dan CSR Napak Tilas Ketapang Belum Tuntas, Ini Penjelasan Kejati Kalbar

Kejati Kalbar terus usut dugaan korupsi PT Laman Mining dan CSR Napak Tilas Ketapang. Saat ini, kerugian negara masih dihitung oleh BPKP.

“Guru Hentikan Guru” Viral di Malaysia, Malah Jadi Alat Kampanye Anti-Korupsi

“Guru Hentikan Guru” Viral di Malaysia, Malah Jadi Alat Kampanye Anti-Korupsi

Frasa “Guru Hentikan Guru” dari kreator Indonesia ikut viral di Malaysia. Candaan media sosial itu kini menjadi seruan antikorupsi bagi calo

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer