PONTIANAK POST- Upaya mengurai kemacetan di Jalan Lintas Melawi dan Jembatan Melawi memasuki tahap perencanaan lebih konkret. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memastikan pelebaran ruas jalan hingga rencana pembangunan jembatan kembar menjadi fokus penanganan di Kabupaten Sintang.
Menurutnya, kondisi Jalan Lintas Melawi saat ini belum memenuhi standar lebar jalan nasional sehingga kapasitasnya tidak lagi mampu menampung volume kendaraan yang terus meningkat. Karena itu, pelebaran di kedua sisi jalan dinilai mendesak.
“Kami sudah beberapa kali melihat langsung ke lapangan. Lebar jalannya memang belum sesuai standar nasional, sehingga perlu diperluas di sisi kiri dan kanan,” ujar Lasarus di Sintang, kemarin.
Namun, ia menegaskan realisasi proyek tersebut bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyelesaikan pembebasan lahan.
“Pemerintah kabupaten perlu menuntaskan pembebasan lahan lebih dulu. Jangan sampai anggaran dari APBN sudah tersedia, tetapi pekerjaan tertunda karena masih ada bangunan atau ruko yang belum dibebaskan. Kalau lahannya sudah clear, penganggaran bisa langsung kami prioritaskan,” katanya.
Selain pelebaran jalan, solusi jangka panjang juga disiapkan melalui rencana duplikasi Jembatan Melawi. Lasarus menyebut proyek tersebut masih memerlukan studi kelayakan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp5 miliar. “Pembangunan jembatan kedua sudah kami siapkan dalam rencana. Saat ini tahap awalnya adalah studi kelayakan, dan itu membutuhkan dukungan anggaran tersendiri,” jelasnya.
Penanganan kemacetan tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik. Rekayasa lalu lintas juga dinilai penting untuk mengurai kepadatan, khususnya kendaraan dari arah Pontianak. Ia mengusulkan agar arus kendaraan dialihkan lebih dulu menuju kawasan bandara sebelum diarahkan kembali ke jembatan melalui sistem bundaran.
“Arus kendaraan bisa dipecah lebih awal sebelum masuk ke titik jembatan. Skema ini perlu diuji bersama kepolisian dan Kementerian Perhubungan untuk melihat efektivitasnya,” katanya.
Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut. Ia menyebut persoalan kemacetan di Jembatan Melawi, kawasan Tugu Jam, dan Jalan Lintas Melawi telah lama menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Isu kemacetan ini bukan hal baru bagi kami. Jembatan Melawi, Tugu Jam, dan kebutuhan pelebaran Lintas Melawi terus kami soroti dalam berbagai kesempatan,” ujarnya.
Bala menegaskan pemerintah kabupaten siap memenuhi persyaratan administratif maupun pembebasan lahan. “Jika yang dibutuhkan adalah penyelesaian administrasi dan pembebasan lahan, itu menjadi tanggung jawab kami. Termasuk komunikasi dengan warga terdampak, akan kami lakukan secara terbuka,” tukasnya. (nda)
Editor : Miftahul Khair