27.8 C
Pontianak
Wednesday, May 31, 2023
- Advertisement -spot_img
- Mobile -spot_img

TAG

dpr

Komisi VI DPR Apresiasi PLN Siapkan Listrik Masa Mudik 2023

Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah preventif PT PLN (Persero) dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan aman selama momen mudik lebaran Idul Fitri 1.444 H tahun ini.

Dalami Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun, DPR Panggil PPATK dan Mahfud MD

Komisi III DPR memastikan akan memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Keterbatasan Kewenangan DPD

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat Sukiryanto mengatakan bahwa DPD memiliki keterbatasan kewenangan dalam tugas yang dijalankannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 22D UUD 1945.

Ongkos Haji Sarat Unsur Politis

KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyebut penetapan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) memang berpihak kepada 202 ribu jemaah haji reguler yang tahun ini berangkat. Namun, menurut dia, itulah keputusan jangka pendek dengan unsur muatan politis.

Dirut BRI Beberkan Enam Faktor Penentu Keberlanjutan Industri Perbankan

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI Komisi XI Jakarta, Selasa (24/1), Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Sunarso menyebut bahwa terdapat beberapa hal yang akan mempengaruhi industri perbankan nasional kedepan. Mulai dari bonus demografi, praktik ESG hingga keberadaan financial technology (fintech).

Usul DPR: CJH Lunas Tunda Tak Perlu Lunasi Lagi

Pembahasan biaya haji 2023 di parlemen memasuki fase krusial, yakni penetapan harga untuk setiap komponen layanan.

Ketua Komisi III DPR Minta Masyarakat yang Tolak UU KUHP Kaji dan Teliti

Masyarakat yang menolak KUHP yang sudah disahkan diminta untuk mengkaji, meneliti dan membaca satu per satu pasal atau ketentuan didalamnya.

Besok, DPR Sahkan RKUHP

Banyak masyarakat yang mengkritik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena masih terdapat sejumlah pasal yang dinilai bermasalah.

DPR Minta Pemerintah Matikan Semua Siaran TV Analog

ASO (analog switch off) belum sepenuhnya berjalan mulus. Pemerintah dan DPR meminta semua pihak mendukung peralihan ke era televisi digital, tapi pelaku industri menunjuk adanya standar ganda dalam pelaksanaannya.

Hakim MK Tuding DPR Langgar Undang-Undang

KASUS pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto yang dilakukan secara mendadak oleh DPR memantik keprihatinan banyak pihak. Pasalnya, ada indikasi pelanggaran serius terhadap Undang-Undang MK dan Konstitusi.

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img