Sepertinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemenuhan Fasilitas Pondok Pesantren yang diinisiasi oleh DPRD Kalbar, dibahas lebih lanjut di Jakarta.
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi fokus utama yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) se-Kalimantan Barat. Itu karena Sekretaris Daerah (Sekda) dinilai memiliki peranan penting untuk mensinergikan dan meningkatkan seluruh program pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang menjadi indikator peningkatan IPM.Â
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun sejumlah strategi dan kebijakan untuk mendongrak indek pembangunan manusia (IPM) di tahun 2023. Strategi kebijakan tersebut diharapkan menjadi perhatian kabupaten dan kota di Kalbar termasuk Mempawah.
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson mengajak Dinas Kesehatan kabupaten/kota memperhatikan data-data yang berkaitan dengan indikator penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang kesehatan. Hal itu disampaikan saat dirinya membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Peningkatan IPM Bidang Kesehatan di Kalbar Tahun 2023, Kamis (2/3).
Dalam rangka meningkatkan serta mengevaluasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat (Kalbar), pemerintah provinsi (pemprov) mengambil langkah strategis dengan menyusun Rencana Aksi Peningkatan IPM Kalbar Tahun 2023-2025.
Bupati Kayong Utara, Citra Duani, menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan mengusung tema Menumbuhkan Ekonomi Hijau untuk Peningkatan Daya Saing Daerah, di Aula Istana Rakyat, Sukadana, Senin (6/2).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tahun 2022Â menduduki peringkat teratas dari kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dengan nilai 80,48.
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Pendapatan Daerah Kalbar yang telah berhasil melampaui target pendapatan di tahun 2022.
