Sebuah prestasi gemilang kembali dicatat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dengan berhasil meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedua kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kayong Utara tahun Anggaran 2022.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar, Selasa (9/5).
Dalam rangka peningkatan kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyelenggarakan koordinasi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 yang dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Ria Norsan beserta Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson di Auditorium BPK RI Jakarta, Rabu (29/3).
Pemerintah Kabupaten Sambas menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Unaudited Tahun 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kalbar. LKPD Anaudited TA 2022 tersebut, diserahkan langsung Bupati Sambas, Satono serta didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Ferry Madagaskar dan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Sambas, Rachmat Robbi, Jumat (10/3).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi yang tercepat di antara provinsi kawasan timur Indonesia, dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Adapun LKPD Pemprov Kalbar tahun anggaran 2022 itu diserahkan Gubernur Kalbar Sutarmidji kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, Rabu (1/3).
