Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar, Selasa (9/5).
Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah se-Kalimantan Barat 2023 di Qubu Resort Kabupaten Kubu Raya, Kamis (4/5).
Warga Desa Kiung, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang melakukan aksi bahu-membahu dalam membangun jembatan darurat dengan menggunakan batang kayu seadanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mengusulkan sebanyak 20 proyek prioritas kepada pemerintah pusat untuk dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengumumkan dan menyerahkan penghargaan Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kalbar (Sivablik) Tahun 2023.
Dalam rangka peningkatan kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyelenggarakan koordinasi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 yang dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Ria Norsan beserta Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson di Auditorium BPK RI Jakarta, Rabu (29/3).
Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) dalam mendorong keikutsertaan desa wisata di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023 mulai membuahkan hasil.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima entry meeting sekaligus exit meeting tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar. Pertemuan yang diadakan di Ruang Rapat Wakil Gubernur (Wagub) itu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson bersama Pengendali Teknis, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalbar Guruh Rahmadi Prakoso, Rabu (8/3).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) berhasil menduduki peringkat dua nasional hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Tahun 2022.
