Pekebun kelapa sawit di Kalimantan Barat berharap larangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya dicabut. Sebab, kebijakan tersebut telah berdampak pada penutupan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) hingga penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS).
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengeluarkan surat dalam rangka pembinaan atau pengawasan dan Evaluasi Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit. Surat yang ditandatangani pada 21 Januari 2022 tersebut, ditujukan kepada Bupati dan Walikota se-Kalbar. Akan edaran ini, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalbar menyambut baik.
PONTIANAK--Korban banjir di daerah perhuluan Kalimantan Barat butuh uluran tangan semua elemen. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kalimantan Barat sudah memulainya dengan melakukan gebrakan...
PONTIANAK - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Se-Kota Pontianak masa bakti 2020-2023 resmi dilantik oleh Husin, selaku ketua DPD PKS Kota Pontianak, Jum'at (2/3)....
PONTIANAK - DPD PKS Pontianak mengadakan pelantikan secara offline dan virtual untuk pengurus DPC Se-Kota Pontianak yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Kota,...
SAMBAS –Keterlibatan kaum muda di kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sambas, diharapkan menjadi semangat baru mengembangkan partai yang memiliki...
PONTIANAK - DPRD Kota Pontianak saat ini tengah merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zakat. Rancangan Perda yang tahun ini ditargetkan selesai itu, diharapkan mampu...
PONTIANAK – Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Barat (PKS Kalbar) menjadikan generasi milenial sebagai salah satu ujung tombak. Baik tingkat wilayah maupun tingkat daerah, kepengurusan...
