Sepertinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemenuhan Fasilitas Pondok Pesantren yang diinisiasi oleh DPRD Kalbar, dibahas lebih lanjut di Jakarta.
Pemerintah Kota Pontianak menyampaikan usulan tiga Rancangan peraturan daerah. Ketiga raperda itu adalah Pajak dan Retribusi Daerah, Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
DPRD Kabupaten Landak menyampaikan jawaban atas pandangan umum Bupati Landak atas Raperda tentang Kepemudaan di ruang rapat Gedung DPRD Landak, Rabu (15/3). Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Landak Nikodemus menyebut pihaknya dan pemerintah memiliki satu pemahaman dalam pembahasan Perda tersebut.
DPRD Kabupaten Landak menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan di ruang rapat gedung DPRD Landak, Senin (13/3).
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan Jawaban Wali Kota Pontianak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Jumat (2/12).
Bupati Kayong Utara, Citra Duani hadiri rapat paripurna DPRD Kayong Utara dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Perda (Peraturan Daerah) tahun 2023, bertempat di Ruang Rapat DPRD, Sukadana, Rabu (30/11).
Wakil Bupati (Wabup) Kayong Utara, Effendi Ahmad, menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kayong Utara. Dua Raperda tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD yang digelar, Selasa (18/1) di Gedung DPRD.
