BSPJI Pontianak berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Sambas dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas melaksanakan bimbingan sertifikasi Halal untuk membantu dan mendampingi IKM di Kabupaten Sambas mendapatkan sertifikat halal untuk produk IKM dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk produk IKM.
Dukung kegiatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), PLN UID Kalbar serahkan sertifikasi halal kepada 25 pelaku UMKM di rumah BUMN Kabupaten Sintang dan Sekadau.
PERNYATAAN itu diungkapkan Sekjen Kemenag Nizar Ali ketika menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kemenag Provinsi Kalimantan Barat di Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak, Sabtu (18/3/2023) pagi.
Kementerian Agama akan menggelar Kampanye Mandatory Halal serentak se-Indonesia. Hal itu sebagai bentuk sosialisasi untuk mencapai target menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia tahun 2024 dan menargetnya 10 juta produk telah tersertifikasi halal.
Politeknik Negeri Ketapang (Politap) menggelar bimbingan teknis pendampingan sertifikasi produk halal bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ketapang di Aula Politeknik Negeri Ketapang, Rabu (15/6) 2022. Kegiatan ini hasil kerjasama Politeknik Negeri Ketapang dan Bank Kalbar Syariah Ketapang.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Barat mendorong pelaku UMKM agar produknya bersertifikasi halal. Hal ini demi memperluas pasar lokal, domestik, hingga mancanegara. Selain itu, sertifikat halal juga sebagai syarat untuk bisa bisa tembus belanja Pemerintah Daerah (Pemda) melalui e-Katalog.
PONTIANAK - Wacana pemerintah untuk menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil (UMK) membawa angin segar bagi dunia wirausaha di Kalimantan Barat. Kebijakan...
