PONTIANAK POST - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil pengelola sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta untuk membahas belum terealisasinya pembelian base fuel dari bahan bakar minyak (BBM) impor yang disediakan oleh Pertamina.
Pertemuan dijadwalkan berlangsung Jumat (3/10) sore di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Jakarta.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan bahwa rapat tersebut menjadi forum negosiasi antara pemerintah dan badan usaha pengelola SPBU swasta.
“Pertemuan akan digelar di Kantor Migas sore ini. Kita tunggu hasilnya karena kesepakatan final baru akan diperoleh setelah rapat,” ujar Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat siang.
Ia menegaskan, pertemuan itu penting untuk mencari titik temu antarbadan usaha dalam pelaksanaan kesepakatan distribusi BBM impor melalui Pertamina. “Detail kesepakatan baru akan diketahui setelah rapat nanti pukul 15.30 WIB,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut empat SPBU swasta — yakni Shell, Vivo, British Petroleum (BP), dan Exxon Mobil — telah menyatakan kesediaannya membeli stok BBM tambahan dari skema impor melalui Pertamina.
Langkah ini merupakan upaya menanggulangi kelangkaan BBM yang sempat terjadi di sejumlah SPBU swasta sejak Agustus 2025.
Dalam kesepakatan awal, SPBU swasta meminta agar BBM yang dibeli merupakan BBM murni (base fuel) yang nantinya akan dicampur sendiri di tangki SPBU masing-masing. Namun hingga kini, belum ada satu pun SPBU swasta yang merealisasikan pembelian tersebut. (jpc)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro