Di Desa Menganti, Cilacap, kulit ikan lendra kerap digunakan sebagai pakan ternak. Namun, di tangan sekelompok ibu rumah tangga, limbah kulit ikan lendra dijadikan camilan renyah yang kini laris di pasar lokal. Bahkan, omzetnya mencapai puluhan juta rupiah. Selain meningkatkan kesejahteraan keluarga, usaha ini juga berkontribusi pada ketahanan pangan lokal dengan memanfaatkan potensi hasil laut secara berkelanjutan.
“Awalnya kami hanya ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Tapi sejak dibina, kami bisa mengolah dan menjual produk sendiri. Hasilnya bisa membantu ekonomi keluarga,” kata Imah, anggota UMKM Yankizz 56.
Dilansir dari siaran pers kepada Pontianak Post pada pertengahan Agustus 2025, Imah bersama UMKM-nya, Yankizz 56, serta dua UMKM lainnya, yakni Palabo 09 dan KWT Indah Jaya termasuk dalam program pemberdayaan PT. Sumber Segara Primadaya (S2P) – PLTU Cilacap sejak Juli 2024. UMKM Yankizz 56 memiliki beberapa produk olahan. Ada basreng ikan dengan rasa original, pedas manis, dan pedas mantul. Ada baby fish crispy berbahan ikan petek, bleyik, dan bilis). Dan, keripik dari kulit ikan lendra yang sebelumnya hanya dianggap limbah dan dijadikan pakan bebek. Sedangkan UMKM Palabo 09 memproduksi abon ikan, dan KWT Indah JAYA yang melakukan pengembangan sayuran hasil pertanian lokal.
Asisten Manager CSR PT. S2P, Eko Heriyanto menjelaskan program pemberdayaan UMKM di Desa Menganti dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi hasil laut lokal dan meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan. Program pemberdayaan masyarakat ini menargetkan ibu rumah tangga sebagai pelaku utama, dengan memberi mereka keterampilan usaha, dan akses ke pasar, sehingga mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan. Sasarannya masyarakat pesisir di desa tersebut yang selama ini belum memiliki akses terhadap pelatihan usaha, peralatan produksi, dan keterampilan manajemen.
“Kawasan ini menyimpan potensi sumber daya laut yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal,” kata Eko.
Eko menjelaskan PT S2P memberikan berbagai bentuk dukungan untuk mengembangkan usaha olahan hasil laut. Pertama, identifikasi potensi yakni melakukan identifikasi terhadap potensi bahan baku dan sumber daya manusia (SDM) yang ada, sebagai langkah awal untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kedua, pelatihan dan pengembangan keterampilan mencakup produksi, inovasi resep, serta kewirausahaan. Tujuannya adalah agar para peserta dapat mengasah kemampuan mereka dalam pembuatan olahan hasil laut yang berkualitas. Ketiga, pembentukan dan legalisasi kelompok usaha dengan memberikan pendampingan dalam aspek manajerial dan administrasi bisnis untuk memastikan keberlanjutan usaha. Keempat, penyediaan alat produksi dan kemasan modern seperti spinner dan fryer. Selain itu, pelatihan tentang branding dan peningkatan kualitas kemasan juga diberikan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar. Terakhir, membantu promosi dan pemasaran produk olahan hasil laut melalui media sosial dan saluran distribusi online via tenaga kerja wanita migran di Taiwan, Malaysia, dan Jepang.
Hingga saat ini, total investasi untuk program ini mencapai sekitar Rp35 juta. Angka tersebut mencakup biaya pelatihan, pendampingan intensif, pengadaan alat produksi, serta peningkatan kualitas kemasan. Inovasi resep dan proses produksi juga dikembangkan secara kolaboratif bersama anggota kelompok, melalui serangkaian uji coba yang terus-menerus.
Pembinaan UMKM ini memberi dampak nyata bagi Imah dan anggota UMKM lainnya. Mereka yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini mendapatkan tambahan penghasilan setiap bulannya. Omzet kelompok Yankizz 56 juga mengalami peningkatan menjadi Rp22,3 juta pada semester 1 tahun 2025 dari sebelumnya Rp21,6 juta pada semester II 2024.
Menurut Eko, program ini mendukung ketahanan pangan pesisir dengan memperkaya diversifikasi produk olahan laut. Selain itu, menyediakan alternatif pangan sehat bagi komunitas lokal.
“Dengan mengusung pendekatan zero waste, hampir seluruh bagian ikan, mulai dari daging, tulang, hingga kulit, dimanfaatkan untuk diolah menjadi produk konsumsi atau produk yang bernilai ekonomi lainnya,” jelasnya.
Kendati memberi hasil positif, lanjut Eko, masih ada tantangan yang UMKM di kawasan pesisir. Yakni, keterbatasan jaringan distribusi, branding, dan promosi digital.
“Saat ini promosi dan pemasaran terbatas di media sosial dan belum merambah marketplace. Rencana pengembangan ke depan, mencakup sertifikasi halal produk olahan, digitalisasi pemasaran dan integrasi ke marketplace nasional, ekspansi pasar regional dan nasional, serta pelatihan inovasi produk lanjutan,” ungkapnya.
Program pemberdayaan UMKM perikanan di Desa Menganti ini mendukung hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, memperkuat ekonomi lokal, serta berkontribusi pada ketahanan pangan laut nasional, sejalan dengan program Koperasi Desa Merah Putih dan upaya keberlanjutan ekologi yang digaungkan KKP.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan kapasitas usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya melalui pendampingan literasi keuangan.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tornanda Syaifullah dalam siaran resmi KKP pada 9 September lalu menyebutkan pengelolaan keuangan yang baik memudahkan UMKM mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dibutuhkan program pendampingan bertahap, dengan melibatkan penyuluh perikanan sebagai ujung tombak di lapangan. Pembinaan akan terfokus di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kepulauan Riau.
"Pembinaan akan fokus diarahkan di wilayah dengan konsentrasi UMKM cukup besar, termasuk kelompok usaha yang berkembang secara komunal, agar pembinaan tidak hanya menyasar individu, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha bersama," ujarnya.
Dari 329 UMKM terkurasi yang telah mengisi kuesioner berdasarkan enam aspek penilaian utama, yaitu pengetahuan dasar, keuangan pribadi, keuangan usaha, teknologi dan inovasi keuangan, sikap keuangan, serta pengambilan keputusan.
Mayoritas UMKM masih berada di tingkat literasi keuangan menengah, yakni 47 persen, sudah tinggi 34 persen, dan sisanya berada pada kategori cukup rendah 16 persen, dan hingga rendah empat persen.
"Kondisi ini memperlihatkan perlunya pembinaan berjenjang sesuai tingkat literasi masing-masing agar UMKM semakin siap mengelola usaha, mengakses pembiayaan, dan naik kelas," urai Tornanda.
Pemetaan literasi keuangan ini juga menjadi dukungan nyata KKP terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Melalui program ini, UMKM perikanan diharapkan semakin siap menjadi bagian dari KDMP, mengelola usaha secara transparan, mengakses pembiayaan, dan memperkuat kelembagaan koperasi desa.
“Hal ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi desa berbasis koperasi yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Tornanda.
Selain itu, KKP siap bergerilya mendampingi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM perikanan. Bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 64 calon pendamping proses produk halal (P3H) dari 12 instansi pemerintah daerah dan pusat digembleng selama dua hari dalam bimbingan teknis (Bimtek) sertifikasi halal di Kantor BBP3KP, di Cipayung, Jakarta, pada akhir Oktober lalu.
Dalam siaran pers KKP, Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud menyatakan KKP berkomitmen untuk memfasilitasi peningkatan daya saing UMKM perikanan. Dikatakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa aspek keamanan pangan harus sejalan dengan nilai agama dan keyakinan masyarakat.
"Sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang kepercayaan dan nilai tambah bagi produk Indonesia," ujar Machmud. (uni)
Editor : Chairunnisya