Antisipasi Kemarau 2026: BNPB Minta Kalbar Waspadai Dampak Kekeringan dan Karhutla
PONTIANAK POST - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta semua daerah, termasuk Kalimantan Barat, mewaspadai dampak kemarau panjang musim kemarau 2026.
Antisipasi ini sangat penting mengingat Kalbar menjadi salah satu wilayah yang rawan mengalami bencana kekeringan serius.
Plt Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, menegaskan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat edaran resmi.
Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera melakukan langkah mitigasi.
"Kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mewaspadai dampak kekeringan dengan melakukan mitigasi," katanya di Bakorwil V Jember, Rabu (20/5).
Baca Juga: Karhutla Kalimantan Barat Tertinggi di Indonesia, 9.270 Titik Panas Kepung Ekosistem Gambut
Mitigasi Karhutla dan Kekeringan di Daerah
Pangarso menyebutkan beberapa daerah masih mengalami hujan meskipun ada fenomena El Nino tahun ini. Oleh karena itu, penanganan dampak kekeringan harus disesuaikan dengan situasi dan rencana kontinjensi masing-masing wilayah.
Pemerintah daerah perlu segera mempersiapkan sumber daya manusia dan pemetaan kebutuhan air bersih. Selain itu, mitigasi lingkungan harus diperkuat dengan memaksimalkan peran Desa Tangguh Bencana (Destana).
"Perlu juga mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memastikan kesiapsiagaan masyarakat, informasi dari masyarakat, BPBD dan relawan terkait langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal itu," ujarnya.
Baca Juga: Hadapi Godzilla El Nino, Wabup Mempawah Keluarkan Empat Instruksi Strategis Cegah Karhutla
Kolaborasi Multipihak Hadapi Kemarau 2026
Pangarso menjelaskan bahwa BPBD di daerah biasanya sudah menyusun rencana kontinjensi terkait kekeringan. Kini, pemetaan dan penguatan peran dari setiap lembaga harus dilakukan secara nyata di lapangan.
BNPB juga mendorong keterlibatan aktif dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di daerah. Forum kolaborasi multipihak ini diharapkan mampu melahirkan kajian risiko bencana yang akurat.
