PONTIANAK POST – Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme terhadap kondisi perekonomian Indonesia meski dunia masih dilanda ketidakpastian, perang dagang, dan kompetisi geopolitik.
Dalam pidatonya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (28/11) malam, Prabowo menilai paparan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Gubernur BI Perry Warjiyo menunjukkan ketahanan ekonomi nasional tetap solid.
“Gambaran kondisi ekonomi Indonesia cukup menjanjikan dan menenangkan kita di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian, perang dagang, dan persaingan hegemoni,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menilai terdapat tanda-tanda positif penyelesaian konflik global, namun Indonesia tetap harus waspada karena dinamika baru bisa muncul sewaktu-waktu.
“Konflik besar sudah mulai terlihat arah penyelesaiannya, tetapi ketegangan di kawasan lain juga muncul. Dalam situasi ini, presentasi Menko Ekonomi dan Gubernur BI memberi optimisme bagi kita semua,” katanya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa hampir seluruh risiko pertumbuhan 2026 terserap pada 2025, sehingga prospek ekonomi tahun depan lebih cerah. Konsumsi masyarakat meningkat, tercermin dari Mandiri Spending Index yang mencapai 312 pada November 2025, di atas ambang batas 300.
Hingga September 2025, investasi tumbuh 13,7 persen (yoy) mencapai Rp1.434 triliun, sementara belanja pemerintah terus dipercepat dengan realisasi Rp1.109 triliun per 24 November.
Dari sisi moneter, BI telah memangkas BI-Rate sebesar 125 bps hingga ke level 4,75 persen, mendorong kredit dan belanja rumah tangga.
Risiko Global Belum Reda
Namun Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengingatkan risiko eksternal belum mereda. Kebijakan proteksionis Amerika Serikat menyebabkan prospek ekonomi global pada 2026–2027 “meredup”, di tengah ketegangan geopolitik yang belum menunjukkan akhir.
Perry menegaskan bahwa pertumbuhan tinggi hanya dapat dicapai melalui transformasi sektor riil, baik lewat kebijakan industrial maupun reformasi struktural. Hilirisasi SDA, nikel, tembaga, bauksit, timah hingga rare earth, serta penguatan industri teknologi dan padat karya menjadi prioritas.
“Kebijakan industrial harus meningkatkan nilai tambah produksi. Industri teknologi seperti mobil, baterai listrik, petrokimia, dan semikonduktor, serta industri padat karya seperti garmen dan sepatu, menjadi kunci,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan struktural diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi, birokrasi, konektivitas infrastruktur, perdagangan, hingga optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Program hilirisasi dan industrialisasi juga memerlukan pembiayaan besar dari swasta, perbankan, pasar modal, PMA–PMDN, serta sebagian dari APBN yang tetap dibatasi defisit.
“Bank Indonesia akan terus mendukung pembiayaan program hilirisasi dan industrialisasi melalui pembelian obligasi berkualitas, fasilitas lindung nilai, dan sekuritisasi,” kata Perry.
BI mendorong penguatan lima sinergi transformasi ekonomi nasional. Pertama, stabilitas dan permintaan. Kedua, pembiayaan dan pasar keuangan. Kedua, ekonomi-keuangan digital. Keempat, kerja sama perdagangan dan investasi internasional. Kelima, hilirisasi, industrialisasi, dan ekonomi kerakyatan.
Perry menyebut program hilirisasi serta program sosial-ekonomi kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan perumahan rakyat akan menjadi motor penciptaan lapangan kerja. “Dengan sinergi kebijakan transformasi tersebut, Insyaallah Indonesia tumbuh lebih tinggi dan tetap berdaya tahan,” katanya. (jpc)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro