PONTIANAK POST - Komitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama pembangunan nasional kembali ditegaskan dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah bertema “Pengarusutamaan Ekonomi Syariah sebagai Pilar Baru”. Kegiatan ini digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).
Sarasehan tersebut diinisiasi CSED INDEF bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Tazkia, Universitas Darussalam Gontor, dan Universitas Trisakti. Sebanyak 99 ekonom syariah dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga hadir bersama pimpinan kementerian/lembaga, regulator, pengelola dana umat, serta pelaku industri halal dan keuangan syariah.
Dalam keynote speech, Wakil Presiden RI ke-13 sekaligus Ketua Penasihat CSED INDEF, Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar alternatif sistem ekonomi, melainkan sistem nilai yang mampu menjawab ketimpangan global dan krisis moral ekonomi modern.
“Dunia hari ini sudah seharusnya memiliki ekonomi yang berkualitas agar tidak terjadi ketimpangan. Ekonomi syariah hadir bukan hanya untuk menciptakan pertumbuhan atau profit, tetapi juga menghadirkan keberkahan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, ekonomi syariah berpijak pada maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, prinsip tersebut diwujudkan melalui distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak milik, serta pencegahan eksploitasi. Ia juga mengutip pandangan Al-Ghazali tentang pentingnya menjaga agama, keturunan, dan harta sebagai kebutuhan mendasar dalam syariah.
Menurutnya, tantangan terbesar ekonomi syariah bukan semata pada regulasi, melainkan pada kesadaran kolektif. Ia menilai regulasi telah tersedia, namun belum sepenuhnya diikuti kesadaran masyarakat.
“Jangan sampai yang lahir hanya ekonomi yang berseragam syariah. Kalau hanya simbol tanpa ruh, maka yang terjadi hanyalah formalitas,” ujarnya.
Dalam konteks nasional, ia optimistis Indonesia memiliki seluruh prasyarat menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Mulai dari populasi Muslim terbesar, kekuatan filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, hingga sektor industri halal yang terus tumbuh.
“Tinggal bagaimana kita mengonsolidasikan variabel syariah ini menjadi sejarah,” katanya.
Kluster 1: Ekonomi Syariah dan Industri Halal
Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menyoroti pentingnya koperasi dalam memperkuat sektor riil dan ekonomi desa. Menurutnya, koperasi merupakan lembaga yang tumbuh bersama masyarakat, namun semangat ekonomi kerakyatan sempat bergeser menjadi lebih individualistik.
“Koperasi bukan hanya lembaga simpan pinjam, melainkan instrumen produksi dan distribusi. Koperasi desa harus menjadi pusat distribusi produk masyarakat. Ini sektor riil yang konkret,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pembentukan 83.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi upaya pemerintah memperkuat akses permodalan, distribusi, dan pemasaran bagi UMKM desa. Di sinilah peran koperasi pembiayaan syariah dan BMT dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal.
Ferry juga mencontohkan koperasi pesantren seperti Al-Ittifaq, Sunan Drajat, dan Nurul Jadid yang dinilai berhasil menggerakkan ekonomi daerah hingga memiliki aset triliunan rupiah. Menurutnya, model ekonomi syariah berbasis komunitas terbukti mampu tumbuh dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menegaskan transformasi ekonomi syariah harus dibangun secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menilai proses “mensyariahkan” ekonomi tidak bisa instan dan membutuhkan kesabaran dalam membangun infrastruktur yang kompetitif.
Ia menjelaskan, prinsip ekonomi syariah mencakup larangan riba, tidak bersifat spekulatif, serta adanya underlying transaction yang jelas. Ke depan, kualitas layanan menjadi faktor penting dalam menarik minat masyarakat.
“Kalau pelayanan baik dan kompetitif, maka insentif bisa diberikan. Kita harus lebih progresif memasarkan produk syariah,” ujarnya.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menambahkan bahwa industri halal merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah, kata dia, tidak ingin berhenti pada industri makanan, tetapi juga mendorong sektor lain untuk masuk dalam ekosistem halal.
Ia menyampaikan, kawasan industri halal telah dibangun di sejumlah daerah dengan infrastruktur terintegrasi dan regulasi pendukung. Ekosistem tersebut mencakup regulasi, sertifikasi, bahan baku, hingga fasilitas produksi yang saling terhubung.
“Industri halal tidak perlu takut pasar. Penduduk kita besar, pasar domestik kuat, dan kita punya potensi ekspor,” katanya.
Kluster 2: Dana Sosial Umat dan Ekosistem Haji-Umrah
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan dana sosial umat seperti zakat, wakaf, sedekah, fidyah, dan aqiqah. Ia menilai potensi tersebut sangat besar dan dapat menjadi sumber penguatan ekonomi umat jika dikelola secara optimal.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, juga menegaskan bahwa ekonomi haji harus memberi dampak luas bagi bangsa. Menurutnya, selain mengejar predikat haji mabrur, perlu dipikirkan nilai tambah ekonomi yang kembali kepada masyarakat Indonesia.
Ia menyebut sejumlah produk Indonesia telah masuk dalam rantai pasok di Arab Saudi, termasuk makanan siap saji dan produk kerajinan.
Sementara itu, Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, mengungkapkan dana kelolaan haji sekitar Rp180 triliun terus dioptimalkan melalui strategi investasi produktif. Pengelolaan tersebut diarahkan agar lebih transparan, optimal, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat. (*)
Editor : Chairunnisya