Reses di 10 Daerah, Rasmidi Ungkap Keluhan Warga soal Infrastruktur, Listrik, hingga BPJS
PONTIANAK POST – Persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat di sejumlah wilayah pedesaan dan terpencil di Kalimantan Barat. Selain akses jalan dan pembangunan desa, warga juga menyuarakan keterbatasan layanan listrik serta persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang-Kayong Utara, Rasmidi, setelah melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah dalam rangkaian kegiatan reses.
Rasmidi mengatakan, berdasarkan hasil turun langsung ke lapangan, baik dalam agenda reses maupun kunjungan lainnya, persoalan infrastruktur hampir selalu menjadi aspirasi yang disampaikan masyarakat.
"Kami turun ke desa-desa dan bertemu langsung dengan masyarakat. Rata-rata keluhan yang kami temukan berkaitan dengan infrastruktur," kata politisi senior Demokrat Kalbar ini
Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan dan fasilitas umum, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam membiayai pembangunan di wilayah masing-masing.
Rasmidi menyoroti kondisi anggaran desa yang menurutnya semakin terbatas. Ia menyebut, jika sebelumnya desa dapat mengelola anggaran sekitar Rp1,1 miliar, kini sebagian desa hanya memiliki ruang fiskal sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk pembangunan.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat pemerintah desa kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi harapan masyarakat.
Baca Juga: 8 Hari Menuju MTQ XXXIV Kalbar, Sukadana Siaga: Pengamanan, Listrik hingga Internet Dipastikan Andal
"Dulu dana desa bisa sekitar Rp1,1 miliar. Sekarang setelah ada pemotongan untuk berbagai kebutuhan, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih dan program lainnya, rata-rata yang tersisa untuk pembangunan sekitar Rp200 juta sampai Rp300 juta per desa," ujarnya.
Ia mengatakan, keterbatasan anggaran tersebut menjadi perhatian masyarakat maupun kepala desa. Sebab, kebutuhan pembangunan di desa terus meningkat, sementara kemampuan pembiayaan yang tersedia semakin terbatas.
Menurut Rasmidi, kondisi itu perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah agar program pembangunan desa tetap dapat berjalan dan tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
