PONTIANAK POST - Di dapur rumah hingga roda usaha, lonjakan harga BBM dan LPG nonsubsidi mulai terasa seperti pukulan beruntun yang menggerus napas ekonomi masyarakat.
Kenaikan tajam harga energi memicu kekhawatiran peralihan besar-besaran ke produk subsidi, yang berisiko menekan ketersediaan bagi masyarakat kecil.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan pemerintah agar memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi di tengah lonjakan harga nonsubsidi.
Per 18 April 2026, harga Pertamina Dex melonjak dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter, atau naik sekitar 60 persen.
Kenaikan ini dinilai berpotensi mendorong pelaku usaha beralih ke solar subsidi yang jauh lebih murah.
“Yang perlu diperhatikan, BBM ini tidak hanya digunakan kendaraan kelas menengah atas, tetapi juga mesin industri dan alat berat,” ujarnya.
Bhima memperingatkan potensi kebocoran distribusi, terutama di luar Pulau Jawa yang sangat bergantung pada pasokan energi bersubsidi.
“Ada potensi kebocoran. Pengawasan harus diperketat, baik untuk logistik maupun sektor industri seperti pertambangan dan perkebunan,” katanya.
Di sisi lain, harga LPG nonsubsidi 12 kg juga melonjak dari Rp192 ribu menjadi Rp228 ribu per tabung.
LPG 5,5 kg turut naik dari Rp90 ribu menjadi Rp107 ribu atau meningkat 18,89 persen.
Kenaikan ini langsung menghantam sektor usaha seperti restoran, hotel, pariwisata, hingga industri makanan dan minuman.
Rumah tangga kelas menengah pun ikut terdampak karena banyak yang bergantung pada LPG 12 kg untuk kebutuhan harian.
“Efeknya konsumsi rumah tangga melemah karena tekanan inflasi energi merembet ke harga makanan dan minuman,” kata Bhima.
Ia menilai kelompok menengah kini akan lebih selektif, hanya fokus pada kebutuhan pokok dan menunda belanja sekunder.
Yang lebih mengkhawatirkan, kelompok menengah ke bawah berpotensi beralih ke LPG subsidi atau gas melon.
“Kalau itu terjadi, pemerintah harus memastikan pasokan tetap aman karena disparitas harga sangat lebar,” ujarnya.
Bhima juga mendorong pemerintah memberikan insentif agar pelaku usaha tidak melakukan efisiensi ekstrem hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dari sisi dunia usaha, tekanan mulai terasa di berbagai sektor.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut kenaikan harga energi berdampak langsung pada biaya operasional manufaktur, logistik, hingga UMKM.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan pelaku usaha kini dipaksa berhemat demi bertahan.
“Efisiensi menjadi pilihan agar usaha tetap hidup di tengah kenaikan biaya,” ujarnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menambahkan, dampak kenaikan ini tidak merata di setiap daerah.
Wilayah dengan biaya logistik tinggi dinilai lebih rentan karena ruang efisiensi dan substitusi energi sangat terbatas.
“Di sisi lain, ruang menaikkan harga jual juga sempit karena daya beli masyarakat masih rendah,” katanya.
Kondisi ini berpotensi menekan margin usaha dan memperlambat pemulihan ekonomi.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga BBM nonsubsidi akan mengikuti harga minyak dunia.
“Kalau harga minyak turun, tidak ada kenaikan. Tapi kalau tetap tinggi, tentu akan ada penyesuaian,” ujarnya.
Ia memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap stabil hingga akhir 2026 selama ICP di bawah 100 dolar AS per barel.
Saat ini, ICP berada di kisaran 76 dolar AS per barel, sehingga pemerintah masih menjaga harga energi bagi masyarakat kecil.
Namun, di tengah tekanan harga energi global, masyarakat dan dunia usaha kini harus bersiap menghadapi beban yang kian berat. (jpc/ant)
Infografis – Fakta Penting
| Poin | Keterangan |
|---|---|
| Kenaikan Pertamina Dex | Dari Rp14.500 menjadi Rp23.900/liter |
| Kenaikan LPG 12 kg | Dari Rp192 ribu menjadi Rp228 ribu |
| Kenaikan LPG 5,5 kg | Dari Rp90 ribu menjadi Rp107 ribu |
| Dampak Utama | Risiko migrasi ke BBM & LPG subsidi |
| Sektor Terdampak | Rumah tangga, UMKM, industri, logistik |
| Kebijakan Pemerintah | Harga subsidi dijaga, nonsubsidi ikut pasar |
Editor : Aristono Edi Kiswantoro