PONTIANAK POST - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengingatkan pemerintah agar tata kelola ekspor sawit melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak mengorbankan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Peringatan itu disampaikan setelah harga TBS di sejumlah daerah mulai mengalami penurunan sejak wacana kebijakan ekspor melalui DSI mencuat.
Ketua SPKS Sabarudin mengatakan petani sawit rakyat merupakan tulang punggung industri sawit nasional karena mengelola sekitar 60 persen lahan sawit Indonesia.
“Upaya pemerintah memperkuat pengawasan ekspor sawit dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global merupakan langkah yang penting,” kata Sabarudin di Jakarta, Kamis (21/5/2026) dilansir dari ANTARA.
Petani Sawit Jadi Kelompok Paling Rentan
Menurut SPKS, perubahan kebijakan ekspor tanpa kepastian mekanisme pasar berpotensi langsung memukul penghasilan petani kecil di daerah. Harga TBS menjadi penentu utama ekonomi keluarga petani sawit swadaya.
Sabarudin menilai negara harus hadir tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan ekspor, tetapi juga melindungi penghidupan jutaan petani sawit rakyat.
“Penguatan tata kelola ekspor juga perlu memastikan posisi petani tetap terlindungi,” ujarnya.
Ia mengatakan kepastian mekanisme perdagangan dan pembentukan harga menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas pasar domestik.
Harga TBS Diminta Tetap Transparan
SPKS meminta pemerintah memastikan harga TBS tetap mengikuti mekanisme pasar yang transparan dan tidak merugikan petani di tingkat kebun.
Menurut Sabarudin, ketidakjelasan arah kebijakan mulai memicu kekhawatiran di kalangan petani dan pelaku usaha.
“Petani membutuhkan jaminan agar harga TBS tetap mengikuti mekanisme pasar yang transparan,” katanya.
Ekonomi Desa Bergantung pada Sawit Rakyat
SPKS menilai keberlanjutan industri sawit nasional sangat bergantung pada stabilitas usaha petani swadaya. Penurunan harga TBS dinilai tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga memengaruhi roda ekonomi desa-desa sentra sawit.
Di banyak daerah, pendapatan dari sawit menjadi sumber utama biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, hingga modal usaha masyarakat.
Karena itu, SPKS meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan koperasi, organisasi petani, dan pelaku usaha sebelum kebijakan diterapkan penuh.
Petani Minta Dilibatkan dalam Pengawasan
Selain perlindungan harga, SPKS juga mendorong adanya pengawasan tata kelola ekspor yang transparan dengan melibatkan petani dalam proses pengambilan kebijakan.
Organisasi petani itu juga meminta manfaat industri sawit dialokasikan untuk mendukung program peremajaan sawit rakyat dan peningkatan produktivitas kebun.
“Tujuan memperbaiki tata kelola tentu baik, tetapi pelaksanaannya perlu memastikan petani tetap menjadi bagian penting yang dilindungi dalam ekosistem sawit nasional,” kata Sabarudin.
Pemerintah Siapkan Penguatan Ekspor Sawit
Sebelumnya, pemerintah berencana memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui DSI sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengawasan perdagangan dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Namun di tengah rencana tersebut, petani berharap kebijakan baru tidak justru memperlemah posisi mereka sebagai penopang utama industri sawit nasional. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro