PONTIANAK POST – Pemerintah Sarawak-Malaysia menyatakan sangat mendukung proyek kereta api Kalimantan atau Trans-Borneo Railway.
Proyek ini dinilai strategis bagi konektivitas Malaysia dan membuka peluang bagi wilayah Kalimantan Indonesia untuk terhubung langsung dengan pusat industri dan logistik di Sarawak, Sabah, dan Brunei.
Menurut Premier Sarawak, Abang Johari Tun Openg, tahap awal pembangunan akan difokuskan di Sabah dan Sarawak.
Setelah itu, proyek akan diperluas menuju Kalimantan, Indonesia melalui kerja sama antara pemerintah Malaysia dan Indonesia.
“Kami ingin memulai terlebih dahulu dengan jalur Bintulu-Kidurong karena rute yang melibatkan Pelabuhan Bintulu, Kidurong, dan Samalaju saat ini menangani lalu lintas kargo berat yang tinggi, yang dapat memengaruhi kondisi jalan,” ujarnya dilansir Bernama, Sabtu (23/5).
Abang Johari menyebut tingginya arus kendaraan berat mulai membebani infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Kereta api dipandang menjadi solusi yang lebih efisien untuk mengangkut komoditas industri dalam jumlah besar.
Ia mengatakan, pemerintah negara bagian telah memiliki rancangan awal jalur rel yang akan diselaraskan bersama pemerintah federal sebelum implementasi dimulai.
“Kami sudah memiliki fasilitas yang diperlukan dan pemerintah federal juga siap mendukung proyek itu,” katanya.
Peluang Besar untuk Kawasan Perbatasan Indonesia
Bagi Indonesia, proyek ini dinilai dapat mengubah wajah ekonomi Kalimantan, terutama wilayah perbatasan yang selama puluhan tahun menghadapi keterbatasan akses transportasi dan distribusi barang.
Konektivitas rel lintas negara diperkirakan akan mempercepat arus logistik dari Kalimantan menuju Sarawak dan Sabah. Jalur ini juga dapat membuka akses perdagangan baru bagi pelaku usaha lokal di kawasan perbatasan.
Wilayah seperti Pontianak, Mempawah, Singkawang, Sambas, Samarinda, hingga kawasan penyangga Nusantara berpotensi menjadi simpul ekonomi baru jika jaringan rel lintas Borneo benar-benar terhubung.
Dampak Langsung bagi Masyarakat Kalimantan
Di lapangan, masyarakat Kalimantan selama ini masih menghadapi biaya logistik tinggi akibat dominasi transportasi darat dan sungai yang memakan waktu panjang.
Keberadaan jalur kereta lintas negara dinilai dapat menekan biaya distribusi kebutuhan pokok, mempercepat mobilitas barang industri, dan membuka lapangan kerja baru di sektor transportasi, konstruksi, hingga perdagangan lintas batas.
Bagi daerah pedalaman, proyek ini juga membawa harapan terhadap pemerataan pembangunan yang selama ini lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Baca Juga: Transportasi Sungai vs Kereta Api, Mana yang Lebih Efisien untuk Kalbar?
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan pembangunan kereta api Kalimantan diarahkan untuk memperkuat efisiensi logistik nasional.
“Dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan lebih kompetitif, dan kesejahteraan akan meningkat,” ujar Prabowo.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045 mencapai sekitar Rp1.200 triliun, termasuk pembangunan rel baru dan reaktivasi jalur di luar Jawa.
Khusus Kalimantan, pembangunan minimal sepanjang 2.772 kilometer mencerminkan besarnya kebutuhan konektivitas transportasi yang selama ini belum terpenuhi.
Indonesia Berpotensi Jadi Penghubung Ekonomi Baru di Borneo
Rencana Trans-Borneo Railway muncul ketika Indonesia tengah membangun Nusantara sebagai ibu kota baru. Kehadiran jaringan rel lintas negara dapat memperkuat posisi Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia Tenggara.
Jika terkoneksi dengan kawasan industri Malaysia dan Brunei, Kalimantan berpotensi menjadi jalur distribusi utama barang, energi, dan komoditas di Pulau Borneo.
Proyek ini juga dinilai dapat mempercepat integrasi ekonomi ASEAN di kawasan perbatasan yang selama ini masih bergantung pada jalur darat konvensional.
Studi Kelayakan Masih Berlangsung
Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke Siew Fook, menyebut laporan akhir studi kelayakan proyek Trans-Borneo Railway ditargetkan selesai pertengahan tahun ini setelah konsultasi tambahan dengan para pemangku kepentingan di Sabah dan Sarawak.
Untuk studi kelayakan ini, pemerintah Malaysia telah mengucurkan anggaran khusus sebesar RM7 juta (sekitar Rp26 miliar).
Pendanaan tersebut dialokasikan di bawah komitmen Rencana Malaysia ke-12 guna memastikan seluruh aspek teknis, operasional, tata kelola, dan dampak sosial teranalisis secara valid.
Ia menegaskan proyek tersebut memang membutuhkan waktu panjang untuk direalisasikan. Namun, perencanaan harus dimulai sejak sekarang demi membangun fondasi konektivitas masa depan Pulau Borneo.
Proyeksi rute masa depan ini direncanakan membentuk jaringan transportasi raksasa yang merangkul empat wilayah utama, yakni Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, hingga tembus ke wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.(*)
Editor : Uray Ronald