PONTIANAK POST - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar koperasi terlibat di seluruh rantai bisnis industri sawit, mulai dari pengelolaan kebun, pengolahan minyak sawit mentah (CPO), hingga produk turunannya.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menciptakan tata niaga sawit yang lebih adil sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani.
Pernyataan itu disampaikan Ferry dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (2/7). Menurutnya, selama ini sebagian besar rantai bisnis sawit masih didominasi sektor swasta sehingga ruang bagi koperasi untuk memperoleh manfaat ekonomi masih terbatas.
Baca Juga: Sebanyak 2.143 Koperasi Merah Putih di Kalbar Segera Didampingi Urus Perlindungan Merek Kolektif
Pemerintah Ingin Petani Mendapat Nilai Tambah Lebih Besar
Ferry menjelaskan pelibatan koperasi di seluruh rantai nilai industri sawit merupakan bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah ingin masyarakat, khususnya petani sawit, tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga menikmati keuntungan dari proses pengolahan hingga pemasaran produk akhir.
"Kemarin kan semuanya swasta, kebunnya swasta, CPO-nya swasta, produk turunannya swasta. Sekarang atas arahan Bapak Presiden, koperasi harus terlibat bukan hanya di kebun, tetapi juga ikut terlibat di proses produksinya sampai ke produk turunannya," kata Ferry dilansir Antara.
Ia menilai keterlibatan koperasi di sektor hilir akan membuka peluang usaha baru sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pasok industri sawit.
Ironi Petani Sawit Masih Mengantre Minyak Goreng
Ferry mengungkapkan pemerintah menerima banyak keluhan dari koperasi petani sawit. Salah satu persoalan yang disorot ialah masih adanya petani sawit yang harus mengantre untuk memperoleh minyak goreng.
"Kami mendapati banyak keluhan dari teman-teman koperasi petani sawit. Mereka antre minyak goreng. Sebuah ironi, masyarakat yang punya sawit tetapi mereka antre minyak goreng. Ini sebuah model yang menurut kami tidak adil," ujarnya.
Baca Juga: Bupati Sintang Ajak Warga Dukung Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Desa di Seluruh Wilayah
Menurut Ferry, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah mendorong koperasi masuk hingga ke sektor pengolahan dan industri hilir agar manfaat ekonomi dari komoditas sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Koperasi Didorong Kelola CPO hingga Produk Hilir
Ferry mengatakan koperasi tidak hanya akan mengelola kebun plasma, tetapi juga didorong masuk ke sektor pengolahan minyak sawit mentah serta produksi berbagai produk turunannya.
"Dan bahkan nanti kita juga bisa terlibat sampai dengan produk turunannya, seperti minyak goreng dan lain sebagainya," ujar Ferry.
Langkah tersebut diharapkan menciptakan ekosistem usaha yang memberikan nilai ekonomi lebih besar kepada koperasi dan anggotanya.
Baca Juga: Wamentan Minta Petani Sawit Kalbar Ikut Nikmati Kenaikan Harga CPO Dunia
MoU dengan PT Agrinas Palma Nusantara Perkuat Ekosistem Koperasi
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Kementerian Koperasi bersama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk membangun ekosistem perkebunan sawit berbasis koperasi.
Melalui kerja sama itu, koperasi akan dilibatkan dalam pengelolaan lahan sawit plasma milik Agrinas Palma Nusantara. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola agar koperasi mampu menjadi mitra usaha yang profesional.
Pabrik CPO Berbasis Koperasi Segera Diresmikan di Musi Banyuasin
Ferry menyampaikan Kementerian Koperasi akan meresmikan pabrik CPO berbasis koperasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.
Pabrik tersebut berdiri di atas areal sekitar 3.100 hektare dengan kapasitas produksi mencapai 60 ton per jam. Pemerintah menargetkan fasilitas itu menjadi model pengembangan koperasi sawit yang dapat direplikasi di berbagai daerah.
Model Koperasi Bakal Diperluas ke Komoditas Strategis
Selain industri sawit, pemerintah berencana memperluas model pengembangan koperasi ke sejumlah komoditas strategis lainnya, seperti kedelai, jagung, dan singkong.
Menurut Ferry, langkah tersebut bertujuan membangun ekosistem usaha berbasis koperasi yang melibatkan masyarakat secara lebih luas sehingga manfaat ekonomi dapat dinikmati lebih merata.*