PONTIANAK POST – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mendorong pemanfaatan bioenergi sebagai motor diversifikasi energi nasional untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih sekaligus menjaga ketahanan energi Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan biomassa, biochar, compressed biomethane gas (CBG), hingga pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif.
Komitmen itu disampaikan Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk "ReEnergize Summit 2026: Pentahelix Talks x IETD 2026 Goes to Campus" di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (3/7).
Kolaborasi Jadi Kunci Percepatan Pengembangan Bioenergi
Hokkop mengatakan tantangan utama pengembangan energi terbarukan saat ini bukan lagi terletak pada ketersediaan sumber daya. Menurutnya, tantangan terbesar adalah membangun kolaborasi yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan.
"Harus ada keberanian dari kita untuk berkolaborasi, antara PLN, mitra investasi, mitra lokal, pemerintah, regulator, akademisi, hingga dunia usaha agar pengembangan bioenergi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan," ujarnya.
Sebagai subholding PLN yang bertugas menyediakan energi primer bagi seluruh pembangkit PLN Group, PLN EPI tidak hanya menjaga keandalan pasokan batu bara dan gas. Perusahaan juga terus memperluas portofolio energi primer berbasis energi baru terbarukan, khususnya bioenergi.
Baca Juga: Pelni Angkut 335 Ribu Ton Batu Bara untuk PLTU, Upaya Jaga Pasokan Energi Listrik Nasional
PLN Perluas Pemanfaatan Biomassa hingga Bioetanol
Hokkop menjelaskan transformasi menuju energi bersih telah dilakukan secara bertahap. Hampir seluruh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) kini memanfaatkan biodiesel B40.
Sementara itu, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulai menerapkan biomassa sebagai bahan bakar co-firing guna mengurangi konsumsi batu bara.
PLN EPI juga mengembangkan berbagai produk bioenergi lainnya. Produk tersebut meliputi CBG yang berasal dari limbah organik dan limbah cair, biochar, refuse derived fuel (RDF) dari sampah perkotaan, biofuel, hingga bioetanol sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.
"Target kami adalah memanfaatkannya berbagai sumber energi alternatif di luar energi fosil. Saat ini, kita memang sedang berada dalam masa transisi menuju energi yang lebih bersih. Karena itu, diversifikasi energi menjadi langkah penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung pencapaian target pengurangan emisi nasional," katanya.
Potensi Biomassa Dinilai Mampu Memberi Nilai Tambah bagi Masyarakat
PLN EPI mencatat Indonesia memiliki potensi biomassa sekitar 83,4 juta ton per tahun yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.
Potensi tersebut berasal dari limbah perkebunan, pertanian, kehutanan, hingga sampah perkotaan. Pemanfaatannya tidak hanya mendukung penyediaan energi terbarukan, tetapi juga berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat melalui pengolahan limbah menjadi sumber energi.
Investasi Besar Masih Menjadi Tantangan Transisi Energi
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2029, bioenergi ditargetkan menyumbang tambahan kapasitas pembangkit sebesar 0,61 gigawatt (GW) melalui program co-firing, pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm), dan biogas.
Sementara itu, pengembangan energi terbarukan hingga 2034 diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar Rp1.682 triliun untuk mempercepat transformasi sektor energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
Meski memiliki potensi besar, Hokkop menilai percepatan pengembangan energi terbarukan masih menghadapi tantangan berupa tingginya kebutuhan investasi pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik.
Menurut dia, pembangkit energi terbarukan harus dibangun dekat dengan sumber energinya. Kondisi tersebut berbeda dengan pembangkit berbasis energi fosil yang bahan bakarnya dapat didistribusikan ke berbagai lokasi.
Baca Juga: Di Tengah Isu Pemadaman Bergilir, PLN Pastikan Tarif Listrik Juli–September 2026 Tidak Naik
Transisi Energi Harus Tetap Menjaga Kepentingan Masyarakat
Hokkop menegaskan proses transisi energi harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu keandalan sistem kelistrikan maupun keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat.
"Transisi energi harus menjadi solusi, bukan menjadi beban. Yang kita dorong adalah proses peralihan menuju energi yang lebih bersih secara bertahap, dengan tetap menjaga keandalan pasokan listrik, keterjangkauan tarif, dan daya saing ekonomi nasional," ujarnya.
Ia optimistis kolaborasi seluruh pemangku kepentingan akan menjadikan bioenergi sebagai salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat terwujudnya sistem energi Indonesia yang lebih berkelanjutan.*
Editor : Uray Ronald