PONTIANAK POST – Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai penerapan biodiesel B50 berpotensi membantu memperkuat nilai tukar rupiah dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan. Menurutnya, manfaat tersebut dapat tercapai apabila kebijakan dijalankan dengan tata kelola yang baik.
"Jika tata kelolanya baik, B50 dapat membantu rupiah dan neraca perdagangan tanpa membebani APBN secara berlebihan," kata Josua kepada Antara di Jakarta, Minggu (5/7).
Pengurangan Impor Solar Dinilai Jadi Keuntungan Utama
Josua menjelaskan, secara makro kebijakan B50 berpotensi mengurangi kebutuhan impor solar. Dampak tersebut dinilai penting ketika nilai tukar rupiah masih berada di bawah tekanan dan harga minyak dunia berpotensi meningkat.
Menurutnya, penghematan devisa dari berkurangnya impor energi berpeluang lebih besar dibandingkan tambahan biaya langsung pemerintah. Kondisi itu berlaku terutama ketika harga minyak dunia tinggi, rupiah melemah, dan harga minyak sawit mentah (CPO) tidak mengalami kenaikan yang tajam.
Baca Juga: Penerapan B50 Berpotensi Menaikkan Biaya Operasional Kendaraan Diesel Hingga 10 Persen
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan implementasi mandatori B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mampu mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang 2026.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan penghematan tersebut berasal dari berkurangnya ketergantungan terhadap impor solar seiring meningkatnya penggunaan biodiesel dalam bauran energi nasional
Harga CPO Menjadi Faktor Penentu
Josua mengingatkan bahwa manfaat ekonomi B50 dapat berubah apabila harga CPO melonjak sementara harga minyak dunia justru menurun.
"Dalam kondisi seperti itu, biaya campuran biodiesel dapat menjadi lebih mahal daripada solar impor, sehingga pemerintah atau badan pengelola dana sawit harus menanggung selisih lebih besar," ujarnya.
Ia juga menilai peningkatan kebutuhan sawit untuk sektor energi berpotensi memengaruhi pasokan minyak goreng maupun bahan pangan berbasis sawit apabila pengelolaan pasokan tidak dilakukan secara disiplin.
B50 Dinilai Perlu Diimbangi Pengelolaan Biaya
Menurut Josua, implementasi B50 akan memberikan manfaat apabila dijalankan dengan pengelolaan pasokan, harga, dan pendanaan yang konsisten.
Sebaliknya, kebijakan tersebut dapat menjadi mahal apabila hanya berorientasi pada pencapaian target campuran biodiesel tanpa memperhitungkan efisiensi biaya secara menyeluruh.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sempat meningkat menjadi US$117,31 per barel pada April 2026 akibat eskalasi konflik geopolitik global, sebelum kembali turun menjadi US$106,56 per barel pada Mei 2026 seiring membaiknya pasokan minyak dunia.
Pergerakan harga energi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perhitungan keekonomian implementasi biodiesel B50, karena selisih harga antara solar berbasis minyak bumi dan biodiesel berbahan baku minyak sawit mentah (CPO) menentukan besaran insentif yang dibutuhkan pemerintah.
Baca Juga: B50 Dinilai Hanya Strategi Transisi, Berpotensi Berdampak pada Lonjakan Harga Pangan
Dampak terhadap APBN Bersifat Campuran
Dari sisi fiskal, Josua menilai kebijakan B50 memiliki dampak positif sekaligus risiko bagi APBN.
Di satu sisi, pengurangan impor migas dinilai dapat mengurangi kebutuhan devisa dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
"Ini penting karena neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 berbalik defisit 1,16 miliar dolar AS setelah lebih dari enam tahun surplus, terutama karena impor tumbuh tinggi dan impor migas meningkat akibat harga energi global. Dengan demikian, B50 bisa menjadi bantalan bagi neraca eksternal dan mengurangi tekanan tidak langsung ke subsidi energi," jelasnya.
Namun, apabila harga jual bahan bakar minyak tidak disesuaikan dengan biaya produksi, selisih biaya dapat menjadi beban badan usaha, dana sawit, atau pemerintah melalui kompensasi maupun subsidi.
Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal APBN apabila tidak dikelola secara hati-hati.
Pemerintah Diminta Menghitung Manfaat Bersih B50
Josua menilai kebijakan B50 tetap layak dilanjutkan sebagai strategi memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya penghematan devisa.
"Pemerintah perlu membuat perhitungan terbuka antara penghematan devisa, biaya insentif biodiesel, dampak ke harga minyak goreng, dan potensi beban subsidi," tuturnya.
Ia menilai ukuran yang lebih tepat adalah manfaat bersih, meliputi penurunan impor solar, penghematan devisa, tambahan biaya insentif biodiesel, serta dampaknya terhadap harga pangan.*
Editor : Uray Ronald