PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengusulkan pemberian dana bagi hasil (DBH) sawit sebesar Rp100 untuk setiap kilogram tandan buah segar (TBS) kepada daerah penghasil. Usulan tersebut disampaikan dalam Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 bertema "Sawit Untuk Rakyat" di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Menurut Norsan, penguatan skema DBH sawit diperlukan agar daerah penghasil memperoleh manfaat yang lebih seimbang dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
"Tadi, kami mengusulkan agar dari setiap satu kilogram tandan buah segar (TBS), daerah penghasil memperoleh alokasi sebesar Rp100 untuk dana bagi hasil. Nilainya memang tidak besar, tetapi jika diakumulasi akan sangat membantu pembangunan daerah penghasil sawit," katanya dilansir Antara.
Baca Juga: Karolin Minta Keadilan DBH Sawit, Jalan Rusak di Landak Kian Parah Akibat Angkutan Perkebunan
Daerah Penghasil Dinilai Belum Menikmati Manfaat yang Setara
Norsan menilai industri kelapa sawit selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Namun, daerah yang menjadi sentra produksi belum memperoleh manfaat fiskal yang sebanding dengan besarnya kontribusi sektor tersebut.
Ia mengatakan tambahan dana bagi hasil sawit akan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.
DBH Sawit Diharapkan Perkuat Pembangunan Daerah
Selain mengusulkan besaran DBH, Norsan meminta pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih proporsional kepada daerah penghasil sawit. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di daerah penghasil.
"Kegiatan ini sangat baik dan patut didukung. Sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Oleh karena itu, perhatian terhadap daerah-daerah penghasil sawit harus terus ditingkatkan," tuturnya.
Baca Juga: DPRD Kalbar Bawa Aspirasi Demo Mahasiswa ke DPR RI, Desak Transparansi DBH dan Perlindungan Petani
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat mencapai sekitar 2,03 juta hektare pada 2024, menjadikannya salah satu provinsi dengan areal sawit terluas di Indonesia.
Sementara itu, produksi kelapa sawit (TBS) mencapai sekitar 18,5 juta ton dalam setahun, sehingga sektor ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan Kalimantan Barat. Menurut BPS Kalimantan Barat, sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap nilai ekspor daerah dan menjadi sumber pendapatan utama bagi pekebun serta tenaga kerja di berbagai kabupaten sentra sawit.
Kondisi tersebut menjadi dasar munculnya usulan agar daerah penghasil memperoleh porsi dana bagi hasil yang lebih besar.
AKPSI Dorong Penyaluran DBH Sawit Lebih Transparan
Ketua Umum AKPSI, Mudyat Noor, mengatakan sektor kelapa sawit menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat di berbagai daerah. Karena itu, manfaat ekonomi dari industri sawit perlu dirasakan secara lebih merata oleh daerah penghasil.
Menurutnya, AKPSI juga mendorong percepatan penyaluran dana bagi hasil kelapa sawit secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat daya saing sawit rakyat.
Baca Juga: Harris Turino Soroti DBH Sawit Kalbar Turun 58 Persen di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 6,14 Persen
Pemerintah Tekankan Sinergi untuk Kemajuan Industri Sawit
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan pemerintah memandang sektor kelapa sawit sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Ia menyebut sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat melalui penyempurnaan regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang berpihak kepada petani sawit rakyat.
Workshop dan Sawit Ekspo 2026 dihadiri kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten penghasil sawit di Indonesia. Forum tersebut membahas penguatan tata kelola industri sawit berkelanjutan, hilirisasi, pemanfaatan teknologi, serta strategi meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global.*
Editor : Uray Ronald