PONTIANAK POST – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat menunjukkan tren positif hingga semester pertama 2026. Penguatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 6,14 persen secara tahunan (year on year/yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kinerja APBN di Kalimantan Barat juga menunjukkan arah yang positif hingga semester pertama tahun 2026,” ungkap Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Rahmat Mulyono, Kamis (23/7).
Selain pertumbuhan ekonomi yang positif, inflasi pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,28 persen, disertai penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,97 persen. Dari sisi sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 176,87, tertinggi di wilayah Kalimantan. Di sisi lain, neraca perdagangan masih berada pada kondisi surplus, mencerminkan kinerja ekspor yang tetap melampaui impor selama periode berjalan.
“Berbagai indikator tersebut mencerminkan bahwa aktivitas perekonomian di Kalimantan Barat tetap terjaga dan menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global,” ucapnya.
Kinerja ekonomi yang positif ini sejalan dengan kinerja APBN. Rahmat menyebut, hingga 30 Juni 2026 realisasi pendapatan negara mencapai Rp7,010 triliun atau 41,76 persen dari target. Angka ini juga tumbuh 25,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp14,152 Triliun atau 51,39 persen dari pagu, meningkat 4,77 persen secara tahunan. Pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 masih didominasi penerimaan perpajakan dengan realisasi Rp6,342 Triliun, tumbuh 27,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan tersebut berasal dari pajak sebesar Rp5.875,90 miliar, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp466,79 miliar, yang meningkat 44,67 persen secara tahunan. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp667,45 miliar atau tumbuh 6,48 persen.
Baca Juga: Menjinakkan Bom Waktu Fiskal di Daerah
“Ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap terjaga dan optimalisasi penerimaan negara yang terus berjalan,” katanya.
Dari sisi belanja, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp5,418 triliun atau 48,26 persen dari pagu. Angka ini tumbuh signifikan 54,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.846,14 miliar, antara lain pada Juni 2026 untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas ASN, TNI, dan Polri.
Selain itu, belanja barang mencapai Rp1,598 Triliun yang antara lain dimanfaatkan untuk mendukung operasi dan pemeliharaan prasarana bidang konektivitas darat yaitu jalan sebesar Rp328,90 miliar. Adapun belanja modal terealisasi sebesar Rp973,59 miliar untuk pembangunan prasarana pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat serta revitalisasi sarana dan prasarana madrasah guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di provinsi ini.
Ia menyebut, melalui dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan konektivitas antarwilayah, serta penyediaan berbagai layanan dasar, APBN terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Setiap rupiah belanja negara harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, konektivitas, dan layanan dasar menjadi kunci dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.
Selain itu, tambah dia, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Hingga 30 Juni 2026, realisasinya mencapai Rp8,734 triliun atau 53,53 persen dari pagu.”Angka ini tumbuh 5,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ucapnya. (sti)
Editor : Miftahul Khair