PONTIANAK POST - Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di bawah kepemimpinan Mayjen (Purn) TNI Dr. H. Ahmad Yani Basuki menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif rekonsiliasi (islah) yang diinisiasi Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan silaturahmi di ruang kerja Wamenhaj, Jakarta, Kamis (16/7/2026), sebagai langkah untuk mengakhiri dinamika internal yang terjadi di tubuh organisasi.
Dalam pertemuan itu, Ahmad Yani Basuki menegaskan bahwa kepengurusan IPHI yang dipimpinnya berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta prinsip moralitas dalam menjalankan roda organisasi. Menurutnya, penyelesaian persoalan harus mengedepankan kebenaran dan kepatuhan terhadap konstitusi organisasi, bukan semata-mata mencari kemenangan.
"Yang kami perjuangkan adalah kebenaran yang sesuai dengan aturan AD/ART, bukan sekadar mencari kalah atau menang yang bisa mendorong tindakan kecurangan maupun kebohongan. Sebagai organisasi alumni haji, kita mesti memberikan contoh teladan yang baik bagi masyarakat," ujar Ahmad Yani Basuki.
Ia menyambut baik niat pemerintah melalui Kementerian Haji untuk memfasilitasi penyatuan kembali kepengurusan IPHI yang mengalami dualisme sejak Muktamar VII pada 2021. Menurutnya, rekonsiliasi menjadi jalan terbaik untuk memperkuat peran organisasi dalam memberikan manfaat bagi umat.
Ahmad Yani juga mengungkapkan bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sejak lama. Melalui kuasa hukum, pihaknya pernah mengajukan proposal penyelesaian yang mencakup pembentukan panitia bersama penyelenggara muktamar, pelaksanaan muktamar secara inklusif, serta pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh kader untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum IPHI.
Meski usulan tersebut belum mendapat tanggapan positif dari kubu Erman Suparno, Ahmad Yani menegaskan pihaknya tetap membuka ruang dialog demi menjaga persatuan organisasi.
Menurutnya, langkah yang ditempuh Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak sejalan dengan semangat persatuan yang dikedepankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah dinilai memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyelesaian konflik organisasi, sebagaimana dilakukan pada sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya.
Sebagai organisasi yang lahir pada 1990 atas inisiasi pemerintah melalui Kementerian Agama, IPHI dinilai memiliki sejarah panjang sebagai wadah pemersatu para alumni haji. Karena itu, upaya mempertemukan seluruh pihak dalam forum dialog yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan AD/ART organisasi dipandang sebagai langkah strategis untuk mengakhiri dualisme kepengurusan.
Di luar agenda islah, Ahmad Yani Basuki juga melaporkan kepada Wamenhaj mengenai persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) serta tahapan menuju Muktamar IPHI berikutnya. Agenda tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus upaya memperkuat tata kelola IPHI ke depan.
Dengan pengalaman menyelenggarakan tujuh kali muktamar, Ahmad Yani optimistis seluruh perbedaan dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang demokratis, menjunjung tinggi AD/ART, serta mengedepankan kepentingan umat di atas kepentingan kelompok. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro