PONTIANAK POst – Kalimantan dinilai masih membutuhkan pembangunan jaringan kereta api sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan, infrastruktur tersebut penting untuk mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan pengembangan potensi ekonomi di lima provinsi di Pulau Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat.
Pernyataan itu disampaikan Djamari saat kunjungan kerja dan ramah tamah dengan pemerintah daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (1/8/2026). Menurutnya, luas wilayah Kalimantan memerlukan sistem transportasi darat yang mampu menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara lebih efisien.
Djamari mengatakan pembangunan jaringan kereta api tidak boleh berhenti sebatas wacana. Ia menilai proyek tersebut harus mulai direalisasikan untuk menjawab kebutuhan konektivitas di Pulau Kalimantan.
"Bidang transportasi saja, di Kalimantan ini membutuhkan kereta api berapa banyak? Konsep itu jangan hanya bicara, harus terealisasikan," ujarnya.
Menurutnya, kehadiran jalur kereta api akan mempercepat pergerakan orang dan barang sekaligus membuka akses terhadap berbagai potensi sumber daya alam dan kawasan ekonomi yang selama ini belum terhubung secara optimal.
Pemerintah saat ini membidik pembangunan jaringan kereta api sepanjang 2.772 kilometer di Pulau Kalimantan. Rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan dan penyusunan oleh pemerintah melalui penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Hingga kini, Kalimantan masih belum memiliki jaringan kereta api antardaerah, sehingga proyek tersebut diharapkan menjadi tulang punggung konektivitas serta distribusi logistik antarprovinsi.
Bagi Kalimantan Barat, peningkatan konektivitas dinilai berpotensi memperkuat hubungan dengan provinsi lain di Kalimantan serta mendukung kelancaran distribusi komoditas unggulan, aktivitas perdagangan, hingga pengembangan kawasan perbatasan.
Selain kereta api, Djamari menekankan pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan transportasi laut juga harus dilakukan secara terpadu agar jaringan logistik antardaerah semakin efisien.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan siap mendukung pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan apabila direalisasikan pemerintah pusat. Kepala Bappeda Kalbar Linda Purnama menilai infrastruktur tersebut strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, serta mendukung operasional Pelabuhan Internasional Kijing sebagai pintu ekspor Kalimantan Barat. Pemprov bahkan berharap pembangunan jalur rel dapat dimulai dari Kalbar agar distribusi komoditas dari kawasan industri dan pedalaman menuju pelabuhan menjadi lebih efisien.
Menurut Djamari, pembangunan transportasi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing Pulau Kalimantan. Infrastruktur yang terintegrasi diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap perhatian pemerintah terhadap pembangunan konektivitas terus ditingkatkan agar potensi besar Kalimantan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi seluruh daerah. *
Editor : Aristono Edi Kiswantoro