PONTIANAK POST – Pemerintah menyiapkan pembatasan pembelian Pertalite bersubsidi bagi masyarakat kelompok ekonomi atas, terutama desil 9-10. Kebijakan tersebut belum diterapkan dan masih dalam tahap penyusunan sistem, dengan pelaksanaan diperkirakan dilakukan bertahap dalam beberapa bulan ke depan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mengkaji mekanisme pembatasan tersebut. Pemerintah juga belum menetapkan waktu pasti penerapannya.
“Pemerintah masih mempersiapkan sistem agar pembatasan subsidi bisa dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (12/8).
Menurut Purbaya, sistem yang digunakan Pertamina saat ini dinilai cukup mendukung penerapan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Namun, pemerintah masih mematangkan mekanisme agar kelompok yang dinilai mampu tidak lagi menerima subsidi Pertalite.
Dalam skema yang dikaji, masyarakat yang masuk desil 9-10 tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite. Mereka akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan kebocoran subsidi dan menjaga beban belanja subsidi dalam APBN. Pemerintah masih menghitung mekanisme yang paling tepat sebelum kebijakan diterapkan.
Kelompok Atas Jadi Sasaran
Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai, secara prinsip, subsidi Pertalite memang seharusnya lebih diarahkan kepada masyarakat miskin dan rentan.
Kelompok tersebut umumnya berada pada desil 1-4. Karena itu, pembatasan bagi kelompok ekonomi atas dinilai sejalan dengan tujuan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.
Namun, Riefky mengingatkan potensi kebocoran tetap menjadi tantangan. Pemerintah harus memastikan data penerima dan mekanisme pembelian di lapangan benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
“Potensi kebocoran tetap ada karena pemerintah akan menghadapi tantangan dalam mengontrol dan memastikan penerima BBM bersubsidi benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” kata Riefky.
Ia belum dapat memperkirakan besaran penghematan anggaran yang bisa diperoleh dari kebijakan tersebut. Menurut dia, subsidi langsung kepada masyarakat penerima akan lebih ideal dibandingkan subsidi pada produk BBM.
Salah satu alternatifnya adalah bantuan langsung tunai kepada kelompok masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.
Roda Dua Tetap Bisa Beli Pertalite
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kendaraan roda dua masih diperbolehkan membeli BBM bersubsidi.
Bahlil mengatakan pembahasan subsidi tepat sasaran dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan kementerian terkait. Pemerintah masih menyusun mekanisme agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Dia mengakui Pertalite saat ini masih dinikmati masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi, termasuk kelompok berpenghasilan atas.
“Tujuannya agar anggaran subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran,” kata Bahlil.
Dengan demikian, rencana pembatasan yang tengah dikaji pemerintah belum berarti seluruh pengguna Pertalite akan langsung dilarang membeli BBM bersubsidi. Pemerintah masih mempersiapkan sistem untuk menentukan kelompok masyarakat yang tetap berhak menerima subsidi.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro