Nasibmu Kaltim, Lumbung Minyak Republik yang Dilanda Krisis BBM

PONTIANAK POST — Antrean panjang untuk mendapatkan Pertalite masih terjadi di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur. Pengendara harus menunggu berjam-jam, sementara barisan kendaraan meluber ke badan jalan dan mengganggu aktivitas warga.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah SPBU penyalur. Keterbatasan kuota, tingginya mobilitas kendaraan, dugaan pembelian berulang, penggunaan QR Code tidak sesuai, hingga penjualan kembali BBM bersubsidi ikut disorot.

Kaltim berada dalam posisi paradoks. Provinsi penghasil energi sekaligus lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) itu masih menghadapi persoalan dalam memenuhi kebutuhan energi dasar masyarakatnya.

Temukan Kendaraan Berulang Kali Mengisi

Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Balikpapan Christofel EG mengatakan, sistem QR Code sebenarnya dapat menjadi instrumen pengawasan transaksi BBM bersubsidi.

Melalui sistem tersebut, identitas kendaraan, volume pembelian, dan frekuensi pengisian dapat diketahui. Namun, pengawasan terhadap pola transaksi dinilai masih perlu diperkuat.

Christofel mencontohkan adanya kendaraan yang terdeteksi membeli Biosolar setiap hari selama sebulan. Pola tersebut dinilai tidak wajar dan perlu ditelusuri.

“Barcode itu cukup bagus sebagai alat kontrol. Kita bisa tahu identitas kendaraannya dan berapa konsumsinya,” katanya, Minggu (13/9) kepada Kaltim Post (grup Pontianak Post).

Menurut dia, pengawasan harus mampu mencegah kendaraan yang sama datang setiap hari dan terus menghabiskan kuotanya di SPBU.

“Tapi sekarang kuncinya adalah dikontrol agar kendaraan itu tidak setiap hari datang ke SPBU yang sama dan menghabiskan barcodenya,” lanjutnya.