PONTIANAK POST — Rencana pembangunan kereta Trans Kalimantan masuk dalam prioritas pengembangan jaringan perkeretaapian nasional yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kini menyiapkan tahapan kajian untuk menentukan jalur yang paling memungkinkan dibangun, dengan kesiapan lahan menjadi salah satu pertimbangan utama.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan jaringan perkeretaapian diarahkan pada tiga wilayah, yakni Sumatra, Kalimantan, dan Bali. Untuk menentukan proyek yang lebih dahulu direalisasikan, pemerintah masih melihat hasil kajian dan kesiapan masing-masing wilayah.
“Presiden memerintahkan kami tiga wilayah, satu adalah Sumatra, kita sedang kerjakan Sumatra juga DED-nya (Detail Engineering Design), kemudian yang kedua Kalimantan, yang ketiga Bali,” kata Bobby dikutip dari ANTARA, Jumat (21/8).
Rute Trans Kalimantan Belum Diputuskan
Bobby mengatakan pembangunan jalur kereta baru membutuhkan sejumlah pertimbangan. Salah satu faktor paling menentukan adalah pembebasan lahan.
Pemerintah, kata dia, akan mendorong pembangunan di wilayah yang memiliki tingkat kesiapan paling baik agar konstruksi dapat dimulai lebih cepat.
“Nanti kita lihat. Kan kalau yang namanya pembangunan jalur kereta baru ini banyak faktor-faktornya, terutama juga faktor pembebasan lahannya,” ujarnya.
Karena itu, penyebutan Kalimantan sebagai wilayah prioritas belum berarti pemerintah telah menetapkan trase atau daerah yang akan menjadi lokasi pembangunan tahap pertama.
Bobby mengatakan keputusan mengenai proyek yang lebih dahulu direalisasikan akan ditentukan berdasarkan hasil kajian dan tingkat kesiapan di lapangan.
“Surprise nanti mana yang akan kita selesaikan yang paling duluan,” katanya.
Konektivitas Kalimantan Jadi Perhatian
Pengembangan jaringan kereta api merupakan bagian dari rencana pemerintah memperkuat pergerakan orang dan distribusi logistik antardaerah.
Selain aspek transportasi, penentuan lintasan juga mempertimbangkan potensi ekonomi dan pengembangan kawasan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam pembahasannya.
Pemerintah Buka Peluang Investor
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah membuka peluang investasi dalam pengembangan jaringan perkeretaapian nasional.
Peluang tersebut terutama diarahkan untuk mendukung angkutan logistik dan memperkuat konektivitas antarwilayah, termasuk pengembangan lintas di Sumatra hingga Kalimantan.
“Kalau ada negara lain yang berminat, kami sangat dengan senang hati dan terbuka,” kata Dudy setelah peluncuran sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE Hub) di Jakarta, Senin (10/8).
Menurut Dudy, investor dari dalam maupun luar negeri dapat mengambil bagian dalam pengembangan jaringan perkeretaapian nasional.
Pemerintah akan mengarahkan pembangunan pada lintasan yang memiliki manfaat ekonomi dan dapat mendukung pertumbuhan kawasan.
Jalur Menuju IKN Masih Dikaji
Dudy juga belum memastikan apakah pengembangan jaringan kereta di Kalimantan nantinya akan terhubung langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut dia, kemungkinan tersebut masih dalam kajian sehingga pemerintah belum dapat memastikan rute yang akan dikembangkan.
“Nanti kita lihat,” katanya.
Besaran kebutuhan investasi juga belum dapat dihitung secara pasti. Nilainya akan bergantung pada panjang lintasan, jenis kereta, karakteristik jalur, serta berbagai aspek teknis lainnya.
Kalbar Masih Menunggu Kepastian Trase
Dengan Kalimantan telah masuk tiga wilayah prioritas, peluang pengembangan jaringan kereta api di pulau tersebut semakin terbuka. Namun, pemerintah belum mengumumkan trase final maupun wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan pertama.
Bagi daerah-daerah di Kalimantan, kepastian jalur menjadi penting karena pembangunan rel tidak hanya menyangkut transportasi, tetapi juga akses masyarakat, distribusi barang, investasi, dan perkembangan kawasan.
Di Kalimantan Barat, rencana pembangunan jaringan kereta api dinilai bukan sekadar proyek infrastruktur. Pemprov Kalbar melihat jalur kereta dapat menekan biaya logistik, menghidupkan industri, serta memperkuat aktivitas ekspor melalui Pelabuhan Kijing.
Pengamat transportasi Untan, Said juga menilai pembangunan kereta api di Kalbar masih realistis. Tantangan proyek tersebut tidak semata-mata berada pada aspek pendanaan, tetapi juga kesiapan berbagai faktor pendukung pembangunan.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, konektivitas kereta api berpotensi memperluas akses antardaerah sekaligus memperlancar pergerakan barang. Pemerintah sebelumnya juga menilai jaringan kereta Kalimantan dibutuhkan untuk membuka konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Untuk saat ini, pemerintah masih berada pada tahap perencanaan dan kajian. Wilayah dengan kesiapan lahan, potensi ekonomi, kebutuhan transportasi, serta aspek teknis yang paling mendukung berpeluang menjadi prioritas pembangunan lebih awal.
Dengan demikian, masuknya Kalimantan dalam daftar prioritas belum otomatis berarti seluruh jalur Trans Kalimantan akan segera dibangun. Keputusan akhir tetap menunggu hasil kajian dan kesiapan proyek.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro