PONTIANAK POST – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya meninggalkan kerusakan lingkungan dan kabut asap. Hingga Agustus 2026 bencana ini diperkirakan telah menggerus perekonomian Kalimantan Barat hingga Rp5,7 triliun.
Nilai tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Temuan itu disampaikan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam kajian bertajuk Yang Sesak Napas dan Yang Membayar: Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan. Kajian tersebut disusun oleh Nailul Huda dan Bhima Yudhistira Adhinegara.
Dalam kajiannya, CELIOS menyebut secara nasional, total kerugian ekonomi akibat hilangnya aset fisik dan terganggunya aktivitas ekonomi akibat karhutla mencapai Rp29,54 triliun. Nilai itu setara 0,23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga: Menko Airlangga: Bencana Gempa NTT dan Karhutla Kalimantan Ganggu Ekonomi
“Kalimantan Barat mendapatkan dampak negatif paling besar yaitu Rp5,7 triliun, diikuti Papua Barat Rp 4,3 triliun, dan juga Nusa Tenggara Timur Rp2,8 triliun,” tulis CELIOS dalam kajiannya.
Kalbar sebagai provinsi dengan luas terbakar terbesar yakni 38.310,86 hektare juga menempati dampak ekonomi terbesar, memperkuat linearitas hubungan luas-kerugian di provinsi ini. Kerugian tersebut tidak semata berasal dari aset yang terbakar. Karhutla juga menghentikan dan menghambat berbagai aktivitas ekonomi. Sektor perdagangan, pertanian, hingga akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman ikut terdampak.
Dampak karhutla juga menggerus potensi penerimaan daerah. Secara nasional, CELIOS memperkirakan potensi penerimaan pajak bersih yang hilang mencapai Rp269,86 miliar. Kalimantan Barat diperkirakan kehilangan potensi penerimaan pajak bersih sekitar Rp28 miliar. Kehilangan penerimaan tersebut terjadi seiring menurunnya aktivitas ekonomi serta meningkatnya kebutuhan anggaran untuk menangani dampak kebakaran.
Sementara dari sisi kesehatan, biaya yang harus ditanggung masyarakat akibat dampak karhutla juga sangat besar. Secara nasional, CELIOS memperkirakan biaya kesehatan bagi masyarakat yang telah terdiagnosis penyakit akibat paparan dampak karhutla mencapai Rp9,75 triliun. Biaya tersebut mencakup biaya kesehatan langsung dan tidak langsung.
Baca Juga: Kurs Rupiah Terus Anjlok, CELIOS Soroti Krisis Kepercayaan Pasar terhadap Pemerintah
Jika perhitungan diperluas hingga masyarakat yang telah terdiagnosis maupun mengalami gejala akibat paparan asap karhutla, total biaya kesehatan diperkirakan mencapai Rp93,56 triliun. Nilai itu setara 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan dalam APBN 2026. Secara keseluruhan, total biaya ekonomi dan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga Agustus 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Ada pun CELIOS menjelaskan bahwa penghitungan kerugian ini berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Kiely dkk (2021) yang menyebutkan ada kerugian ekonomi dan biaya restorasi dari kebakaran hutan dan lahan.
Ada dua kajian lainnya yang menyebutkan kerugian ekonomi dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Kajian World Bank (2015) menyebutkan kerugian dari kebakaran mencapai Rp85 juta per Ha, sedangkan di tahun 2019 World Bank menyebutkan kerugian ekonomi sebesar Rp45 juta per Ha. Sedangkan Keily dkk menyebutkan ada kerugian hingga Rp147 juta per Ha akibat kerugian ekonomi dan juga restorasi lahan.
Atas keruigain yang terjadi, CELIOS mendesak pemerintah segera mengambil langkah lebih tegas dalam menangani karhutla. Di antaranya menetapkan status Bencana Nasional Karhutla 2026.
Selain itu, pemerintah didorong segera menyiapkan tempat pengungsian yang aman dan melakukan evakuasi medis bagi kelompok rentan yang terdampak asap.
CELIOS juga meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh izin usaha perkebunan sawit dan pertambangan serta mendorong pembentukan tim pemulihan ekosistem terpadu. (sti)
Editor : Miftahul Khair