PONTIANAK POST – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari–Agustus 2026 diperkirakan berpotensi menimbulkan biaya ekonomi dan kesehatan hingga Rp123,1 triliun. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai besarnya potensi kerugian itu menunjukkan mitigasi karhutla harus diperkuat sebelum dampaknya semakin luas.
Celios memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla berada pada rentang Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun, tergantung skenario dampak yang terjadi.
Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan angka tertinggi tersebut menunjukkan karhutla tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan.
“Angka Rp123,1 triliun ini setara 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026,” kata Huda dalam keterangannya, Rabu (2/9).
Dari sisi ekonomi, Celios memperkirakan kerugian akibat hilangnya aset fisik dan terganggunya aktivitas perdagangan, pertanian, akomodasi, serta makanan dan minuman mencapai sekitar Rp29,54 triliun.
Nilai tersebut disebut setara sekitar 0,23 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
Secara wilayah, Kalimantan Barat mencatat estimasi dampak nominal terbesar sebesar Rp5,7 triliun, disusul Papua Barat Rp4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur Rp2,8 triliun.
Celios juga memperkirakan karhutla berpotensi mengurangi penerimaan negara melalui pajak bersih daerah sekitar Rp269,86 miliar.
Dampak ekonomi dinilai dapat merambat ke berbagai sektor dan wilayah melalui keterkaitan industri, termasuk pengolahan kayu, pulp dan kertas, hingga furnitur.
Biaya Kesehatan Bisa Rp93,56 Triliun
Komponen terbesar dalam skenario kerugian tertinggi berasal dari dampak kesehatan.
Celios memperkirakan apabila masyarakat yang terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dihitung, terdapat potensi 1,78 juta orang terdampak dengan total biaya kesehatan sekitar Rp9,75 triliun.
Angkanya meningkat tajam apabila masyarakat yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak sempat memperoleh pemeriksaan ikut diperhitungkan.
“Jika masyarakat yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak sempat mendapatkan pemeriksaan turut diperhitungkan, jumlahnya berpotensi mencapai 17,4 juta jiwa, dengan total biaya kesehatan sekitar Rp93,56 triliun, setara 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan di APBN 2026,” ujar Huda.
Dengan skenario tersebut, akumulasi biaya ekonomi dan kesehatan berpotensi mencapai Rp123,1 triliun.
Celios menilai besarnya potensi beban itu menjadi peringatan bahwa keterlambatan mitigasi dapat menimbulkan konsekuensi jauh lebih mahal dibanding biaya pencegahan.
Bukan Semata Cuaca
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah harus memperkuat strategi mitigasi karena karhutla tidak semata-mata dapat dijelaskan oleh kondisi cuaca ekstrem.
“Karhutla bukan semata anomali cuaca Super El-Nino, tapi juga ulah korporasi, rentannya lahan gambut akibat industri ekstraktif menjadi pemicu utama, sementara kekeringan panjang hanyalah pra-kondisi,” kata Bhima.
Menurut dia, perubahan pola karhutla juga harus menjadi perhatian. Ancaman kebakaran tidak hanya terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan, tetapi disebut mulai menjangkau kawasan gambut di Papua Selatan.
Bhima menilai strategi pencegahan selama ini terlalu berfokus pada moratorium izin di lahan gambut Sumatera dan Kalimantan.
Karena itu, pemerintah didorong menyesuaikan strategi mitigasi dengan perubahan wilayah yang menghadapi risiko kebakaran.
Bhima juga mendesak pemerintah menetapkan karhutla 2026 sebagai bencana nasional.
Selain itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha, khususnya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, termasuk kegiatan berstatus Proyek Strategis Nasional.
Audit tersebut, menurut Celios, harus diikuti penegakan hukum serta keterbukaan hasil evaluasi kepada masyarakat.
Keselamatan Rakyat Prioritas
Celios juga meminta perlindungan terhadap masyarakat terdampak menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.
Pemerintah didorong menyediakan lokasi pengungsian yang aman serta dukungan evakuasi medis bagi kelompok rentan.
“Keselamatan rakyat adalah prioritas,” ujar Bhima.
Selain respons kesehatan, Celios mendorong pembentukan tim pemulihan ekosistem terpadu untuk menggabungkan program restorasi dengan evaluasi kegiatan usaha yang dinilai meningkatkan kerentanan kawasan terhadap kebakaran.
Menurut Celios, pencegahan harus menyentuh akar persoalan melalui perlindungan lahan gambut, pengawasan aktivitas usaha, audit izin, pemulihan ekosistem, serta penegakan hukum.
Besarnya estimasi kerugian hingga Rp123,1 triliun, menurut Celios, menunjukkan biaya karhutla tidak berhenti pada lahan yang terbakar.
Dampaknya menjalar ke kesehatan masyarakat, produktivitas, perdagangan, pertanian, akomodasi, penerimaan negara, hingga aktivitas industri.
Karena itu, mitigasi karhutla dinilai bukan hanya agenda perlindungan lingkungan, tetapi juga bagian dari menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro