PONTIANAK POST – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai dampak fenomena El Nino terhadap produksi kelapa sawit nasional masih dalam tingkat yang terkendali.
Kondisi tersebut membuat industri kelapa sawit tetap optimistis menghadapi implementasi program Biodiesel B50 yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional pada 2026.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan kepada media seusai Workshop Jurnalis Gapki di Yogyakarta.
Menurut Eddy, berdasarkan pemantauan Gapki di berbagai sentra perkebunan sawit, dampak El Nino sejauh ini lebih ringan dibandingkan perkiraan awal.
Sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, hingga Kalimantan Utara, masih mendapatkan curah hujan yang cukup baik. Sementara beberapa daerah lainnya mulai memasuki musim kemarau, tetapi kondisinya belum separah proyeksi sebelumnya.
Baca Juga: GAPKI: Karhutla Tak Bisa Semata-mata Dikaitkan dengan Perkebunan Sawit
Gapki memperkirakan penurunan produksi sawit nasional akibat El Nino maksimal sekitar 3 juta ton. Proyeksi itu lebih rendah dibandingkan estimasi awal yang mendekati 5 juta ton.
“Ini memang nanti menyebabkan ekspor kita bisa turun pada 2027. Karena dampak El Nino bukan hanya terlihat pada tahun ini, tetapi baru akan terasa lebih besar pada tahun depan,” ujar Eddy.
Meski demikian, Gapki mengingatkan pelaku usaha dan petani untuk tetap mewaspadai dampak lanjutan musim kering terhadap produktivitas tanaman sawit.
Pemupukan Terkendala Musim Kering
Salah satu persoalan yang dihadapi perkebunan sawit selama periode El Nino adalah kegiatan pemupukan.
Eddy mengatakan pemupukan pada kondisi tanah yang terlalu kering berisiko membuat pupuk tidak terserap secara optimal oleh tanaman. Karena itu, sebagian perusahaan dan petani memilih menunda pemupukan hingga curah hujan kembali normal.
Menurut dia, keputusan tersebut juga berkaitan dengan harga pupuk yang masih relatif tinggi dan ketergantungan terhadap pasokan impor.
“Pupuk itu mahal dan masih kita impor. Kalau tidak ada hujan, tidak dibolehkan untuk memupuk. Jadi praktis pada semester kedua tahun 2026, daerah yang terkena dampak El Nino tidak bisa melakukan pemupukan,” jelasnya.
Penundaan pemupukan tersebut dinilai dapat memengaruhi produktivitas perkebunan pada tahun berikutnya.
Baca Juga: Gapki: Program B50 Gerus Ekspor CPO, Produksi Sawit 2026 Diperkirakan Tumbuh Kurang dari 2 Persen
B50 Tingkatkan Serapan Minyak Sawit Dalam Negeri
Di sisi lain, Eddy menyoroti implementasi mandatori Biodiesel B50 yang menurutnya akan semakin meningkatkan penyerapan minyak sawit di dalam negeri.
Menurut Eddy, program biodiesel telah meningkatkan konsumsi minyak sawit domestik secara signifikan. Pada 2025, implementasi B40 diperkirakan menyerap sekitar 13 juta ton minyak sawit.
Dengan penerapan B50 pada 2026, kebutuhan bahan baku biodiesel diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 14 juta ton.
Kebutuhan tersebut diperkirakan kembali meningkat pada 2027 menjadi sekitar 16 juta hingga 17 juta ton.
Jika digabungkan dengan kebutuhan sektor pangan, oleokimia, dan berbagai produk turunan lainnya, total konsumsi minyak sawit domestik diproyeksikan mencapai sekitar 29 juta ton.
Kondisi tersebut menunjukkan semakin strategisnya peran minyak sawit dalam memenuhi kebutuhan energi dan berbagai kebutuhan industri di dalam negeri.
Gapki Dukung Prioritas Kebutuhan Domestik
Gapki menyatakan mendukung kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan minyak sawit dalam negeri sebelum sisanya dialokasikan ke pasar ekspor.
Eddy mengatakan keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor tetap dapat dijaga selama kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan keberlanjutan industri dan kesejahteraan petani sawit.
Ia juga mengapresiasi skema pembiayaan program biodiesel melalui pungutan ekspor atau levy yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Namun, Eddy mengingatkan agar pungutan ekspor tidak dinaikkan secara berlebihan karena dapat berdampak terhadap harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di dalam negeri.
“Jangan sampai nanti pungutan ekspor dinaikkan. Karena kalau dinaikkan maka akan menekan harga CPO dalam negeri dan pada akhirnya harga TBS petani juga akan tertekan,” tegasnya.
Baca Juga: GAPKI: Industri Sawit 2026 Tertekan B50 dan Biaya Produksi, Volume Ekspor Diperkirakan Berkurang
Eddy optimistis kebutuhan domestik dan ekspor tetap dapat berjalan beriringan.
“Saya meyakini tidak akan ada masalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Prioritas tentu untuk kebutuhan nasional terlebih dahulu, baru sisanya dialokasikan untuk ekspor,” ujarnya.
Sawit Dinilai Tetap Strategis bagi Ekonomi Nasional
Eddy menegaskan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia. Selain memiliki produktivitas tinggi dibandingkan sejumlah komoditas minyak nabati lainnya, sektor sawit juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Gapki memperkirakan sekitar 16 juta orang menggantungkan hidup secara langsung maupun tidak langsung pada industri kelapa sawit, mulai dari petani dan pekerja perkebunan hingga sektor logistik serta industri hilir.
Dengan kebijakan yang tepat, pengelolaan perkebunan berkelanjutan, serta penguatan program biodiesel, industri sawit Indonesia dinilai memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian, penerimaan devisa, serta ketahanan energi dan pangan nasional.*
Editor : Uray RonaldSumber : Gapki